Kemendiktisaintek Keberatan, Efisiensi Rp14 T Minta Dikurangi
- Kemendikti mengusulkan perubahan angka tahun anggaran (TA) 2025 hanya mencapai Rp6,78 triliun dari jumlah Rp14,3 triluun yang disarankan DJA.
- Terjadi efisiensi pada anggaran non-efisiensi rupiah murni senilai Rp2,1 triliun atau sekitar 7 persen dari pagu awal yang jumlahnya Rp31,64 triliun.
- Anggaran layanan publik mengalami efisiensi sebesar Rp6,96 triliun atau 50 persen, dengan usulan kenaikan sebesar Rp1,54 triliun atau 11 persen.
Jakarta, IDN Times - Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di era pemerintah Prabowo Subianto ternyata juga turut mempengaruhi aktivitas di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Di depan jajaran anggota DPR Komisi X, Mendiktisaintek, Satryo Brodjonegoro mengungkapkan bagaimana efisiensi anggaran berpengaruh pada kementeriannya.
"Kami menyampaiakan secara ringkas, apa yang ada di Kementerian kami, dengan adanya permintaan efisiensi dari dirjen anggaran sebesar Rp14,3 triliun," kata dia dalam rapat yang digelar Rabu (12/2/2025).
1. Dipangkas jadi Rp14 T, Kemendiktisaintek minta hanya dipotong Rp6 T saja
Namun, Kemdiktisaintek mengusulkan perubahan angka tahun anggaran (TA) 2025 hanya mencapai Rp6,78 triliun dari jumlah Rp14,3 triluun yang disarankan DJA. Padahal pagu awal mereka adalah Rp56 triliun.
Dari tabel rancangan perubahan anggaran yang dipaparkan dalam rapat, terdapat beberapa penyesuaian anggaran utama, termasuk efisiensi pada anggaran non-efisiensi rupiah murni senilai Rp2,1 triliun atau sekitar 7 persen dari pagu awal yang jumlahnya Rp31,64 triliun.
2. Anggaran layanan publik rupiah murni kena potong 11 pesen
Sementara itu, anggaran layanan publik mengalami efisiensi sebesar Rp6,96 triliun atau 50 persen, dengan usulan kenaikan sebesar Rp1,54 triliun atau 11 persen.
Beberapa program yang mengalami usulan kenaikan anggaran antara lain Bantuan Lembaga, terutama pada Program BPPTNBH yang diusulkan naik Rp711 miliar atau 30 persen, usai diwacanakan dipotong 50 persen dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
3. Program sumber dana non rupiah disunat 47 persen
Selain itu, program sumber dana non rupiah murni juga mengalami usulan dipotong secara signifikan, yakni sebesar Rp5,24 triliun atau 47 persen. Dari pagu awal Rp11 triliun menjadi Rp5,24 triliun.
Anggaran program ini termasuk dari SBSN yang awalnya Rp1,5 triliun dipotong menjadi Rp927 miliar atau sekitar 60 persen. Kemudian ada BLU yang awal anggarannya Rp8 triliun dipotong menjadi Rp3,57 triliun atau 44 persen).
Namun, perlu dicatat bahwa rancangan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mencakup tunjangan kinerja dosen PNS sebesar Rp2,5 triliun.
