Viral Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Gus Ipul Ngaku Tak Tahu Detail Tender
- Gus Ipul mengaku tidak mengetahui detail tender sepatu Rp27 miliar, termasuk merek dan pemenang, karena urusan teknis berada di bawah wewenang pejabat eselon Kementerian Sosial.
- Setelah isu pengadaan viral, Gus Ipul memanggil jajaran Kemensos untuk meminta penjelasan serta memastikan mereka siap mempertanggungjawabkan proses dan hasil tender tersebut.
- Ia menegaskan pengadaan dibagi ke beberapa unit pelaksana dan menolak adanya intervensi atau titipan agar seluruh proses tetap transparan sesuai aturan.
Jakarta, IDN Times – Di tengah sorotan tajam publik terhadap pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar rupiah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuat pengakuan mengejutkan. Ia menyatakan tidak mengetahui detail teknis tender, termasuk merek sepatu dan siapa perusahaan pemenangnya.
Menurut Gus Ipul, wewenang untuk urusan teknis pengadaan barang dan jasa berada di tangan pejabat eselon di bawahnya.
"Pasti enggak tahu. Pemenangnya siapa? Pasti enggak tahu. Yang ikut dulu berapa tender? Ya pasti enggak tahu" ucap Gus Ipul dalam Real Talk with Uni Lubis By IDN Times di Gedung IDN, Kuningan, Jakarat Selatan, Selasa (5/5/2026).
1. Proses teknis tender merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Gus Ipul menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi Kementerian Sosial, proses teknis tender merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang merupakan pejabat setingkat Eselon II.
KPA kemudian membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang secara langsung menentukan proses hingga pemenang.
"Jadi saya juga perlu sampaikan bahwa kami tidak mengetahui sampai detail sebenarnya tapi hanya perencanaan dan kebijakan umum anggaran lah yang kita. Karena terus terang saja tidak semua saya tahu. Hal yang detail-detail. Saya hanya kebijakan-kebijakan umumnya saja," katanya.
2. Gus Ipul panggil jajaran Kemensos
Meski demikian, setelah isu ini menjadi viral dan menuai kritik, Gus Ipul mengaku telah memanggil jajarannya yang bertanggung jawab untuk meminta penjelasan dan memastikan akuntabilitas mereka.
"Baru beberapa hari ini saya minta penjelasan gitu. Dan saya minta mereka bisa menjawab dan bisa mempertanggungjawabkan," ungkapnya.
"Saya sudah ketemu sama mereka, saya tanya, 'Apakah ini kamu siap untuk mempertanggungjawabkan?'Ya mereka semua menyatakan siap menjawab semua," ucapnya.
2. Penganggaran dibagi beberapa unit
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengadaan kebutuhan dalam program Sekolah Rakyat dilakukan setelah tahap penganggaran selesai dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai bidangnya.
Ia menyebut, mekanisme pengadaan tidak terpusat di satu pihak, melainkan dibagi ke beberapa unit pelaksana di lapangan.
“Ada yang diserahkan ke kepala sekolah untuk melakukan pengadaan. Ada yang pengadaannya itu dilakukan oleh Biro Umum atau oleh lembaga yang memang ngurusi sekolah rakyat. Nah, jadi itu mereka berdua itu yang melakukan pengadaan,” lanjutnya.
3. Tidak boleh ada titipan
Gus Ipul menegaskan, sejak awal pihaknya berupaya menjaga agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak disusupi kepentingan tertentu.
“Nah, yang kita jaga dari awal adalah bagaimana pengadaan ini tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Tidak boleh ada titipan. Itu yang kami jaga,” tegasnya.
