Ahmad Dofiri Sebut Ada Pihak yang Dompleng Kuota Khusus Calon Polisi
- Ahmad Dofiri menjelaskan kuota khusus dulu dibuat untuk calon dari daerah 3T dan jalur prestasi, namun sempat disalahgunakan hingga muncul praktik jual-beli kuota.
- Polri akan tetap membuka kesempatan bagi calon dari 3T dan berprestasi, tapi dengan aturan lebih transparan dan sesuai fungsi utama kepolisian.
- Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan ke Presiden Prabowo soal perbaikan manajemen, termasuk penghapusan kuota khusus dan penerapan panitia rekrutmen dari internal serta eksternal Polri.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri menjelaskan jalur kuota khusus dalam penerimaan anggota Polri pada masa lalu sebenarnya digunakan buat mengakomodasi calon dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kuota khusus juga dipakai buat calon anggota dari jalur prestasi.
Namun, ia mengakui, pada praktiknya ada pihak yang mendompleng, sehingga terjadi jual beli kuota. Meski begitu, Dofiri menegaskan, kuota khusus hanya istilah pada masa lalu.
“Sebenarnya itu yang dimaksud kuota khusus. Cuman karena ada kemudian yang mendompleng di situ lah kira-kira,” ujar Dofiri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Polri tetap akan mengakomodasi calon anggota yang berasal dari 3T dan yang berprestasi. Jalur khusus itu akan diatur secara transparan dan kembali sesuai dengan tujuan awal.
“Ke depan itu tetap (ada), tapi mereka yang punya prestasi, mereka yang dari daerah 3T itu tetap diperhatikan, tetapi nanti aturannya lebih jelas. Sehingga boleh kemudian, dan harus linier dengan tupoksi Polri. Jadi, tidak sembarang ambil saja,” kata dia.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (5/5/2026). Ahmad Dofiri mengatakan, salah satu yang dilaporkan adalah perbaikan manajemen di tubuh Polri.
Jurnalis kemudian bertanya mengenai adanya anggapan bahwa masuk menjadi anggota Polri harus membayar sejumlah uang. Mantan Wakapolri itu mengatakan, selama ini memang ada kuota khusus dalam penerimaan anggota Polri.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus, itu dihapus. Kemudian sekarang harus menggunakan multiaktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," ujar Dofiri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
