Khusus DKI Jakarta, Diusulkan Tidak Ada Lagi Bansos Tunai Tapi Sembako
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial atau bansos pada kuartal pertama 2021 akan mengalami berbagai perubahan, baik dari segi alokasi, kuota, maupun sistem penyaluran.
Muhadjir mengusulkan, dari segi indeks nilai untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 jumlahnya masih sama dengan tahun ini, yakni Rp300 ribu per bulan, namun khusus DKI Jakarta dalam bentuk sembako.
"Jadi ini cuman usulan ya, yang sedang kita siapkan khusus untuk DKI tetap dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
dengan indeks bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan per KPM," ujarnya dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11/2020).
1. Bansos beras pada 2021 masih menunggu arahan presiden
Sementara, bansos beras bagi 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) pada 2021, sehingga sekarang masih menunggu arahan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Bantuan beras bagi 10 juta KPM PKH akan dipertimbangkan kondisinya, nanti akan menunggu arahan presiden, berlanjut atau tidaknya bantuan beras," ujar dia.
2. Kemensos siapkan Rp87 triliun untuk bansos pada 2021
Sementara, Menteri Sosial Juliari P Batubara menambahkan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI sudah menyiapkan pagu alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) 2021 sebesar Rp87 triliun.
"Alokasi tersebut diperuntukkan bagi tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST)," kata Juliari.
3. Pagu alokasi anggaran bisa berubah
Juliari menjelaskan jumlah pagu alokasi anggaran untuk bansos 2021 sebesar Rp87 triliun, bisa saja sewaktu-waktu berubah. Namun, dia memastikan pagu alokasi anggaran untuk bansos di Kemensos sekarang berkisar Rp86 triliun hingga Rp87 triliun.
"Pada dasarnya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemik COVID-19, semua kementerian dan lembaga melakukan realokasi anggaran," ungkap dia.
