Koalisi Sipil Aksi di Istana, Serahkan Surat Andrie Yunus ke Presiden
- Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di depan Kemensetneg untuk mendukung KontraS dan menyerahkan surat Andrie Yunus kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Sebelum diserahkan, surat dari Andrie Yunus dibacakan oleh Fatia Maulidiyanti dari TAUD, lalu tiga perwakilan koalisi menyerahkannya ke pihak Kemensetneg.
- Isi surat menyoroti lambatnya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dan mendesak pembentukan TGPF independen agar kasus diadili di peradilan umum.
Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di depan pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jumat (17/4/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras.
Pantauan IDN Times, mereka datang sekitar pukul 10.00. Koalisi masyarakat sipil terlihat mencetak surat Andrie Yunus yang ditujukan untuk Presiden Prabowo Subianto dengan ukuran besar.
Meski demikian, petugas pengamanan dalam (pamdal) meminta koalisi masyarakat sipil untuk tidak menggelar aksi. Sebab, mereka dianggap tidak memiliki izin.
1. Ingin serahkan surat untuk Andrie Yunus
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan selain melakukan aksi, tujuan koalisi masyarakat sipil datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta juga untuk menyerahkan surat yang ditulis Andrie Yunus.
"Menyerahkan surat langsung dari Andrie Yunus untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara," ujar Dimas.
2. Sebelum diserahkan, surat Andrie Yunus dibacakan terlebih dulu
Sebelum diserahkan, surat tersebut dibacakan terlebih dulu oleh Anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Fatia Maulidiyanti. Surat tersebut diberikan oleh tiga orang perwakilan.
Sementara, perwakilan koalisi masyarakat lain, menunggu di depan pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara.
3. Isi lengkap surat Andrie Yunus
Berikut surat yang dibuat oleh Andrie Yunus:
Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?
Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.
Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.
Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.
Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.
Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.
Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.
Salam,
(Tanda Tangan)
ANDRIE YUNUS
