Komentari Crazy Rich Terjerat Kasus, Wagub Riza: Akibat Hedonisme!
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengomentari fenomena beberapa crazy rich yang terseret kasus dugaan penipuan. Hal ini disampaikan Riza dalam program bersama dengan KPK, untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta, Kamis (18/3/2022).
“Keinginan secepat-cepatnya untuk mendapatkan kekayaan atau sultan dadakan, crazy rich, seperti yang sedang dibahas kasusnya di masyarakat terjadi akibat hedonisme,” ujar Riza di Ruang Pola, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
“(Ini terjadi karena) pola pikir cenderung memandang seseorang yang dianggap sukses, apabila ia mampu mengumpulkan banyak harta berupa rumah yang bagus dan mewah, tanpa memperhatikan bagaimana caranya,” tambahnya.
Perlu diketahui, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.
1. Pola pikir kesuksesan dilihat dari harta dan barang mewah jadi pemicu
Riza mengatakan, hal ini terjadi lantaran tolak ukur atau pola pikir yang memandang orang sukses jika mampu mengumpulkan banyak harta dan barang mewah, tanpa memperhatikan bagaimana mendapatkannya.
“Ini menjadi early warning bahwa sangat penting menanamkan nilai-nilai yang baik di lingkungan keluarga,” ujar dia.
Untuk itu, kata Riza, harus ditanamkan pemahaman bahwa pelaku korupsi bukan orang hebat. Lalu, tindakan korupsi bukan menjadi salah satu sikap yang dikagumi dan diteladani pasangan dan anaknya.
2. Keluarga tidak boleh jadi pendukung pejabat untuk lakukan korupsi
Riza menganggap pola pemahaman ini dapat mencegah korupsi terus menjadi bola salju, yang terus-menerus bergulir dan menjadi besar di lingkungan keluarga.
“Ini akan mencegah korupsi terus menjadi bola salju, yang terus-menerus bergulir dan menjadi besar di lingkungan keluarga,” tutur dia.
3. Data BPS menunjukkan ada probabilitas yang tinggi antara korupsi dan faktor keluarga
Dalam kesempatan itu, Riza juga menekankan, keluarga memiliki peran penting dalam upaya early warning atau pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, pemerintahan.
Pernyataan Riza itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rentan terjerat korupsi.
“Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat probabilitas yang tinggi atas potensi terjadinya keberlangsungan korupsi, yang didukung dari lingkungan keluarga,” ujar Riza.
