Konsinyering RKA 2026, Kemendagri Kuatkan Anggaran 3 Program Presiden
- Tiga program prioritas mendukung anggaran Kemendagri, termasuk Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
- Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat, sesuai dengan tegasan Mendagri.
- Konsinyering dirancang untuk memastikan penyusunan RKA komprehensif dan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memimpin secara langsung Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26 hingga 28 September 2025.
Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito menegaskan, anggaran Kemendagri dan BNPP tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga rencana kerja utama.
"Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif," tegasnya.
1. Tiga program prioritas yang harus didukung anggaran Kemendagri
Mendagri menjelaskan, ketiga program prioritas meliputi Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
Adapun Program Prioritas Presiden meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga swasembada dan lumbung pangan.
Selain itu, program prioritas juga mencakup program Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
2. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat
Mendagri juga menegaskan setiap rupiah dari anggaran Kemendagri dan BNPP tahun 2026 harus berkontribusi nyata bagi masyarakat.
"Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat," tegas Mendagri.
3. Konsinyering untuk memastikan penyusunan RKA komprehensif
Konsinyering dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan.
Mendagri dalam rapat tersebut bertugas melakukan pendalaman untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
