KPK Belum Dilibatkan dalam Pengawasan Program Makan Siang Gratis
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya belum dilibatkan dalam pengawasan Program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis yang mulai didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024), dikutip dari ANTARA.
Meski demikian, Nawawi mengatakan salah satu fungsi KPK adalah melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya," tuturnya.
1. Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (KIM) mulai menghitung anggaran pemerintahan selanjutnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (KIM) mulai menghitung anggaran untuk pemerintahan selanjutnya pada periode 2024-2029. Capres dan cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran hingga saat ini masih unggul dalam real count KPU.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, salah satu yang dibahas adalah anggaran program makan siang gratis.
"Kemudian ada prioritas, tentu prioritas itu akan dibahas teknis dengan bentuk angka, jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu. Misalnya, tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi, miskin, angka ini masih di-excercise," ujarnya.
KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2/2024).
2. Kubu 02 sudah kantongi data penerima program makan siang gratis
Airlangga mengatakan, pihaknya sudah memiliki gambaran mengenai jumlah penerima program makan siang gratis. Namun, Airlangga enggan menjelaskan angka detailnya. Menurut dia, alokasi anggaran tersebut masih terus dibahas saat ini.
"Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya. Misalnya ada ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang, di Kementerian Kesehatan dan juga balita yang 22,3 juta," ucapnya."Nah, kita sudah ketahui dari program tersebut untuk anak-anak TK jumlahnya 7,7 juta, kemudian SD 28 juta termasuk MI, dan SMP 12,5 juta. Dari angka tersebut kita bisa hitung anggarannya," imbuhnya.
Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
3. Program makan siang gratis masuk ke dalam RAPBN Tahun 2025 sebagai bentuk konsistensi paslon 02
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily mengatakan, program makan siang gratis masuk ke dalam Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2025 sebagai bentuk konsistensi paslon nomor dua untuk mewujudkan janji politiknya.
Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, kandidat capres dan cawapres terpilih pasti akan berusaha untuk merealisasikan janji politiknya. Langkah seperti ini menurut dia lazim terjadi di negara-negara demokrasi.
"Ini bentuk konsistensi janji InsyaAllah presiden terpilih pak Prabowo dan cawapres terpilih Mas Gibran bahwa program yang telah dimasukkan dalam program unggulan Prabowo-Gibran ini harus diwujudkan di dalam tahun depan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
