KPK: Bendahara Amphuri Diperiksa Soal Aliran Fee Percepatan Haji
- Tauhid Hamdi diperiksa terkait aliran fee percepatan haji
- Hamdi dicecar soal pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji, namun pembagiannya tidak sesuai aturan dan diduga merugikan negara Rp1 triliun
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi. Ia dicecar terkait aliran fee percepatan dalam dugaan korupsi penentuan kuota dan pelaksaan haji di Kementerian Agama.
"Materi pemeriksaan terkait pengisian kuota tambahan dan aliran uang fee percepatan," ujar Juru Bicara KPK Budi prasetyo pada Selasa (7/10/2025).
1. Diperiksa soal pertemuan dengan Yaqut
Tauhid Hamdi selesai diperiksa KPK sekitar pukul 15.22 WIB. Usai diperiksa, ia mengaku diperiksa KPK soal pertemuan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
"Masih sekitar pendalaman pertemuan dengan Gus Yaqut," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
2. Indonesia dalam tambahan 20 ribu kuota haji
Diketahui, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan setelah Presiden RI ketujuh Joko "Jokowi" Widodo bertemu dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023.
Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, 92 persennya untuk kuota haji reguler.
Indonesia mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan. Seharusnya, 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan sisanya untuk haji khusus.
Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024.
3. Kerugian negara mencapai Rp1 triliun
KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) kasus ini. Namun, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan perhitungan sementara internal KPK, diduga kasus ini merugikan negara Rp1 triliun. Namun, hitungan ini belum melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan.
