KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Korupsi Haji Masih Fokus ke Individu
- Penelusuran aliran dana lebih bersifat personal
- Indonesia dapat tambahan 20 ribu kuota haji
- Kerugian negara mencapai Rp1 triliun
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji terus berjalan. KPK fokus pada perbuatan individu.
“Dalam penyidikan perkara ini, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (20/9/2025).
1. Penelusuran aliran dana lebih bersifat personal
Senada, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pemeriksaan saksi terkait penelusuran aliran dana kasus ini lebih sering bersifat personal, meski sosok-sosok yang diperiksa terkait dengan suatu organisasi atau lembaga.
“Jadi ketika disangkut-pautkan misalkan karena dipanggil tadi ada juga bekerja ‘oh ada kaitannya ya dengan organisasi itu’, itu tidak serta-merta demikian. Tidak serta-merta demikian,” ujarnya.
2. Indonesia dapat tambahan 20 ribu kuota haji
Diketahui, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan setelah Presiden RI ketujuh Joko "Jokowi" Widodo bertemu dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023.
Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, 92 persennya untuk kuota haji reguler.
Indonesia mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan. Seharusnya 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan sisanya untuk haji khusus.
Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024
3. Kerugian negara mencapai Rp1 triliun
KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) kasus ini. Namun, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan perhitungan sementara internal KPK, diduga kasus ini merugikan negara Rp1 triliun. Namun, hitungan ini belum melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan.
