KND Berharap Pemerintah Terpilih Prioritaskan Isu Disabilitas
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, mendorong agar pemerintah terpilih nanti menjadikan isu hak asasi manusia (HAM) ke kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai prioritas utama mereka.
“KND berkomitmen untuk mendorong pemerintah terpilih dalam penguatan partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam seluruh proses penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” kata dia dalam konferensi pers: Pernyataan Sikap Bersama LNHAM Mendorong Pemilu Jurdil dan Ramah HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (6/2/2024).
1. Berkomitmen mendampingi kerja pemerintah terpilih
Salah satu fokus utama KND, kata dia, adalah mendorong penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kebijakan dan program pemerintah. Mereka berpendapat, perspektif yang lebih mendalam tentang disabilitas, berbasis pemenuhan HAM, perlu menjadi landasan bagi keputusan dan tindakan pemerintah.
“KND berkomitmen mendampingi pemerintah terpilih dalam seluruh proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan tugas dan fungsi KND dan sifat kelembagaan KND yang independen,” kata dia.
2. Pemerintah harus punya komitmen kuat pada data disabilitas
Dante mengatakan, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pembentukan data nasional penyandang disabilitas dan kartu penyandang disabilitas.
Hal itu, kata dia, bisa jadi data dasar pemenuhan layananan umum serta layanan untuk mendapatkan Konsesi.
3. Lima LNHAM beri pernyataan akan awasi Pemilu 2024
Lembaga Nasional HAM RI yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan catatan dan tanggapan terkait agenda Pemilu 2024.
Mereka mengklaim bahwa terus melakukan pemantauan, baik sendiri sendiri atau bersama-ama, atas penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing.
Mereka juga menuntut pemerintah baru perkuat LNHAM. Serta mereka akan memantau kinerja pemerintah terpilih, terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak hak kelompok rentan.
