Menkominfo: Pemilu 2024 Berpotensi Gunakan E-Voting
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Meski masih dua tahun lagi, isu mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah santer dibicarakan banyak pihak. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai digitalisasi dalam Pemilu 2024 sangat mungkin dilakukan, karena sudah banyak negara yang mulai menerapkan e-voting.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata dia dalam keterangan pers, dilansir Rabu (23/3/2022).
Baca Juga: Perludem Minta KPU Fokus pada Sirekap Dibanding E-Voting
1. Johnny sebut KPU sudah lama siapkan e-Voting
Johnny memberi contoh Baltik di Eropa Utara, Estonia yang jadi negara terdepan di dunia, karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara digital sejak 2005, dan telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa, yang telah digunakan 46,7 persen penduduk.
"Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” kata menteri berusia 65 tahun tersebut.
2. Studi tukar informasi dan pengetahuan dengan negara lain
Editor’s picks
Johnny juga menyoroti tahapan pemilu yang tengah berlangsung di India. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu, bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi sedang mengembangkan teknologi blokchain.
“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” ungkap politikus Partai NasDem itu.
3. Verifikasi dan re-verifikasi data penting dilakukan
Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny menyatakan, tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting sudah digunakan di 34 negara di dunia dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional, seperti pemilihan anggota legislatif daerah.
Johnny menjelaskan kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data, juga penting dilakukan.