MAKI Gugat Kapolda Metro Jaya karena Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri
Jakarta, IDN Times - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto karena tak kunjung menahan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang sudah tersangka dalam kasus pemerasan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selain Kapolda Metro, MAKI juga menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dan Kajati DKI Jakarta Narendra Jatna.
“MAKI telah mendaftarkan gugatan Praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh Penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama lebih dari 3 bulan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Jumat (1/3/2023).
1. MAKI sebut Kapolda dan Kapolri melakukan penghentian penyidikan
Boyamin menjelaskan, pendaftaran gugatan praperadilan telah diterima oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperlukan waktu untuk diberikan nomor perkara setidaknya hingga Senin (4/3/2024).
“Pokok permohonan: Bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri,” ujar Boyamin.
2. MAKI meminta meminta para termohon segera melimpahkan berkas
Selain itu, menurut MAKI para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan Penyidik.
“Bahwa untuk dipatuhi putusan ini oleh Para Termohon maka diperlukan perintah Hakim kepada para Termohon melakukan penahanan terhadap FB,” kata Boyamin.
3. MAKI menyarankan pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri
Boyamin mengatakan, kendala Kapolri menangani perkara ini dikarenakan belum memadainya Kapolda Metro melakukan supervisi. Sebab, Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu atau Brigadir Jendral.
“Sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan yaitu pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang 2 (Inspektur Jendral) dan dibawah komando langsung dari Kapolri,” ujar Boyamin.
