Masalah Jiwa Anak Naik, Pemerintah Sepakati SKB 9 Kementerian/Lembaga
- Pemerintah menandatangani SKB 9 kementerian/lembaga yang dipimpin Menko PMK Pratikno untuk memperkuat koordinasi penanganan meningkatnya masalah kesehatan jiwa anak di Indonesia.
- Masalah kesehatan jiwa anak disebabkan faktor kompleks lintas sektor, termasuk gangguan emosional, tekanan akademik, konflik keluarga, serta paparan konten negatif di ruang digital.
- SKB menekankan sinergi lintas sektor dalam edukasi kesehatan mental, pencegahan dan deteksi dini, penguatan lingkungan sehat, serta integrasi layanan dan data antar lembaga.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak. Dalam rapat tersebut Pratikno juga menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 Kementerian/Lembaga, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
"Sebagaimana kita mengikuti pemberitaan di media, ada urgensi besar terkait kesehatan jiwa anak. Berbagai kasus yang terjadi sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa tren masalah kesehatan jiwa pada anak terus meningkat," ujar Pratikno.
1. Persoalan kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor
Pratikno menjelaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh faktor risiko yang kompleks dan melibatkan banyak sektor sehingga tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja.
"Faktor risiko ini multi sektor, tidak bisa ditangani satu kementerian saja. Makanya Menteri PPPA dan Menteri Kesehatan mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menangani kesehatan jiwa anak," jelasnya.
2. Paparan konten negatif di ruang digital pengaruhi kesehatan jiwa anak
Menko PMK memaparkan bahwa faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan jiwa anak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor risiko menetap dan faktor pemicu situasional. Faktor risiko menetap antara lain gangguan suasana perasaan, kecemasan, depresi, trauma akibat perundungan, serta kondisi psikologis lainnya.
"Sementara itu, faktor pemicu lebih bersifat situasional seperti konflik keluarga, tekanan akademik, masalah disiplin, stigma atau diskriminasi, hingga paparan konten negatif di ruang digital,"ujarnya.
3. SKB untuk pencegahan dan deteksi dini
Melalui SKB yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam beberapa fokus utama, di antaranya promosi edukasi dan literasi kesehatan mental anak, pencegahan dan deteksi dini, penguatan lingkungan yang sehat mulai dari keluarga, sekolah hingga komunitas, serta penyediaan layanan penanganan dan sistem rujukan yang terintegrasi.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga mencakup penguatan tata kelola program, integrasi data, serta penguatan sistem keamanan informasi guna memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
"Kita harus memastikan kebijakan yang disusun bersifat komprehensif dan dapat dijalankan secara terintegrasi melalui program bersama kementerian dan lembaga terkait," katanya.
