Melihat Dampak Isu Ijazah Jokowi Palsu bila Terus Bergulir
- Isu ijazah palsu Jokowi dapat merugikan citra pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Jokowi menempuh jalur hukum untuk kejelasan isu tersebut.
- Survei CISA: 89,87% publik anggap isu ijazah palsu sebagai permainan politik.
Jakarta, IDN Times - Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo, jika terus digoreng di ruang publik, disebut akan membawa konsekuensi serius terhadap citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru berjalan. Pengamat sosial politik dan pendiri Wellbeing Technology, Asep Kususanto, mengatakan berdampaknya ke pemerintahan saat ini karena Jokowi merupakan ayah Gibran.
ntu.
"Saya hanya mengingatkan, akan ada dampak, setidaknya dua efek. Pertama, langsung atau tidak langsung akan berkolerasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan oleh sebab citra Jokowi yang terus digerus dan tentu akan berimbas terhadap citra pemerintahan saat ini untuk agenda pembangunan berkelanjutan. Kedua, bila isu ini sengaja dibiaskan, maka akan menggerus reputasi positif yang telah dibangun oleh Jokowi sebelumnya," ujar Asep dalam rilis resmi survei bertajuk "Survei Nasional: Pandangan Publik terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi" di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
1. Jokowi lapor polisi merupakan langkah yang relevan
Oleh karena itu, Asep menilai langkah Jokowi untuk menempuh jalur hukum sangat relevan dan perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai isu ijazah palsu.
"Kali ini, beliau sendiri mendatangi langsung pihak kepolisian (Bareskrim). Agar apa? Biar ini tidak berlarut, ada kejelasan dan keputusan hukum yang memperjelas wacana ini, agar tidak liar dan bias yang dampaknya akan merugikan citra pemerintahan ini dan Pak Jokowi sendiri," kata dia.
2. Isu ijazah palsu Jokowi bisa berdampak pada iklim politik dan ekonomi
Pernyataan senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi politik, Mardiyanto. Ia menilai, walau dampaknya saat ini belum terasa besar, isu ini bisa menjadi potensi gangguan terhadap iklim politik dan ekonomi nasional apabila tidak segera dituntaskan melalui jalur hukum.
"Saya sependapat dengan Pak Asep. Sepintas memang belum berdampak signifikan. Tetapi, kalau tidak ada kejelasan hukum, dari institusi penegak hukum, saya rasa bukan tidak mungkin dalam jangka menengah akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi-politik dan saya mendukung sepenuhnya langkah Pak Jokowi untuk mengambil langkah hukum," ucap Mardiyanto.
3. Publik nilai isu ijazah Jokowi permainan politik
Diketahui, Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei yang dilakukan pada 9-15 Mei 2025, terkait dengan pandangan publik terhadap isu ijazah Jokowi palsu. Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrova, mengatakan respoden dalam survei tersebut merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun dan memiliki hak pilih, serta berasal dari latar belakang yang aktif mengikuti isu-isu politik dan hukum seperti akademisi, pengamat, aktivis NGO, mahasiswa, peneliti, hingga politikus.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan studi ini.
Jumlah responden dalam survei mencapai 950 orang, dengan margin of error sebesar plus-minus 2,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei tersebut, kata Herry, publik menilai isu ijazah palsu merupakan permainan politik.
"Dalam survei ini, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi," ujar Herry dalam rilis resmi survei bertajuk "Survei Nasional: Pandangan Publik terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi" di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
