Mendagri Minta Percepatan Integrasi Sistem Pemerintahan Basis Elektronik
- Mendagri Tito Karnavian meminta percepatan integrasi SPBE untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, terutama dalam menentukan warga yang layak menerima bantuan.
- Pembaruan data difokuskan pada masyarakat desil 1 hingga 4; uji pemadanan biometrik Dukcapil di Banyuwangi menunjukkan data penerima bansos masih perlu diperbaiki.
- Biak Numfor menjadi daerah prioritas e-government di Papua, dengan OPD, aparat kampung, dan Posyandu diminta mendukung pemutakhiran data lapangan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government dipercepat.
Hal itu diperlukan sebagai langkah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Tito saat memberi arahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026), dikutip dari siaran pers.
1. Fokus pembaruan data
Tito mengatakan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4.
Dia menilai, pemanfaatan teknologi dan integrasi data merupakan instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Hal itu juga sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
"Hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data," kata dia.
Beberapa data penerima bantuan sosial, ujar Tito, sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.
2. Kabupaten Biak Numfor jadi prioritas implementasi e-goverment
Tito mengatakan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas untuk implementasi e-government.
"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," kata dia.
3. Mendagri minta perangkat daerah dukung pemutakhiran data
Tito pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mendukung proses pemutakhiran data.
Pemutakhiran data itu akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
Dia mengatakan, kolaborasi tersebut penting agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
