Mendagri Sebut Aturan Soal ASN dan Pegawai Swasta WFH Diumumkan Besok
- Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan fleksibilitas kerja berupa WFH satu hari per minggu kemungkinan diumumkan resmi pada 31 Maret 2026 setelah rapat bersama Komisi II DPR RI.
- Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyiapkan kebijakan WFH untuk ASN, pemda, dan sektor swasta sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
- Presiden Prabowo mendukung rencana WFH karena dinilai mampu menghemat konsumsi BBM hingga seperlima dari total pengeluaran mobilitas harian masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kebijakan fleksibilitas waktu kerja berupa work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan akan diumumkan besok (31/3/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito saat ditemui usai rapat bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
"Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya nggak mau mendahului (bagaimana mekanismenya)," kata dia saat ditemui awak media.
Tito memastikan, pihaknya akan memberikan imbauan kepada pemerintah daerah (pemda).
"Iya, pasti ada (imbauan ke pemda)," imbuh dia.
Namun Tito enggan memerinci mengenai kapan hari yang ideal untuk melaksanakan program WFH selama satu hari dalam sepekan tersebut.
1. Pemerintah melakukan kajian
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas waktu kerja berupa WFH selama satu hari dalam sepekan. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia saat ini.
Rencana itu juga telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
2. Berlaku bagi ASN dan sektor swasta
Airlangga menjelaskan aturan teknis mengenai kebijakan tersebut sedang disusun. Rencananya, pemberlakuan WFH tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan bisa diterapkan oleh pemerintah daerah hingga sektor swasta.
"Ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujarnya.
3. Target penghematan konsumsi BBM
Prabowo menyambut baik rencana tersebut karena dinilai mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga menyebut penghematan dari mobilitas bensin itu signifikan, yakni mencapai seperlima dari total pengeluaran yang biasanya dikeluarkan.
"(Tanggapan Presiden) baik karena itu ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang bisa kita keluarkan," kata Airlangga.
