Mendagri Tito Jelaskan Mekanisme Sanksi Ormas di Satgas Premanisme
- Kemendagri bagian dari Satgas Penanganan Premanisme di bawah Kemenko Polkam
- Ormas tidak berbadan hukum terdaftar di Kemendagri akan dikenai sanksi administratif
- Satgas Premanisme menegakkan aturan terutama terkait pengelompokan ormas berdasarkan status hukumnya
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kemendagri akan dikenai sanksi administratif oleh Kemendagri apabila terbukti melakukan pelanggaran.
"Kalau ormas tidah berbadan hukum tapi terdaftar di kemendgri maka yang melakukan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kemendagri," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
1. Penindakan ormas berbadan hukum jadi wewenang Kemenkum
Tito menyampaikan penindakan terhadap ormas berbadan hukum yang melakukan pelanggaran hukum berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Sebab, izin pendirian badan hukum ormasnya dikeluarkan kementerian tersebut.
"Nah, kalau badan hukum terdaftar yang melakukan penindakan adalah kalau terjadi pelanggaran hukum itu dari Kementerian Hukum," katanya.
2. Satgas fokus pada penegakan aturan yang berlaku
Tito menuturkan tugas utama Satgas Premanisme adalah menegakkan aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengelompokan organisasi kemasyarakatan berdasarkan status hukumnya.
"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," ujarnya.
3. Penanganan sanksi disesuaikan sejumlah faktor
Tito menjelaskan pelanggaran yang bersifat pidana akan ditangani oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya adalah kepolisian.
Sementara sanksi administratif yang dapat diberikan Kemendagri salah satunya berupa pencabutan status keterdaftaran. Konsekuensi adalah kehilangan sejumlah hak yang sebelumnya diterima.
"Apa risikonya ormas yang tidak terdaftar? Tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya," tambahnya.
