Menhut: Ada Potensi 7 Juta Ha Lahan untuk Program Perhutanan Sosial
- Program perhutanan sosial gunakan 7 juta ha lahan untuk swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
- Kementerian Kehutanan identifikasi tambahan potensi lahan hingga 15 juta ha, aksesnya diberikan kepada petani.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, saat ini terdapat 7 juta hektare (ha) lahan berpotensi dijadikan perhutanan sosial. Program tersebut nantinya akan digunakan untuk program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami punya rencana program perhutanan sosial dan sekarang menjadi program strategis nasional (PSN)," ujar Juli di dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Program perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat di kawasan hutan negara atau hutan adat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan, program perhutanan sosial sudah dimulai sejak kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Total, saat ini sudah ada 8,3 juta ha yang telah digunakan oleh para petani untuk perhutanan sosial.
"Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo. Yang sudah memiliki akses petani sekarang 8,3 juta. Jadi, masih ada sekitar 4 juta," katanya.
1. Masih ada 7 juta hektare lahan yang bisa diberikan ke petani
Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan berhasil mengidentifikasi kembali dan menemukan adanya tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan untuk program perhutanan sosial. Dengan demikian, saat ini ada sekitar 7 juta ha lahan yang aksesnya dapat diberikan kepada para petani.
"Kemarin saya eksplor lagi, potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta menjadi 15 juta. Artinya, bisa sekitar 7 juta (ha) lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial," katanya.
Menteri yang merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, dirinya saat ini mengajak para petani dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak tetap menjaga hutan.
2. Raja Juli klaim saat ini petani diajak masuk ke hutan
Raja juga mengklaim, di bawah kepemimpinannya para petani yang semula dilarang masuk ke hutan kini justru diajak masuk. Sikap polisi hutan menangani dugaan pelanggaran diklaim lebih humanis.
"Kalau pada masa lalu, para petani di kawasan hutan, petani berjarak dengan hutan, dilarang masuk ke hutan. Polisi hutannya galak-galak. Kalau sekarang lebih humanis," katanya.
Ia menambahkan, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi, maka masyarakat secara bersamaan juga dianggap telah menjaga hutan.
3. Raja Juli bantah bakal babat 20 juta ha hutan untuk program ketahanan pangan
Sebelumnya, Raja Juli telah membantah bakal membabat 20 juta ha lahan hutan untuk program pembangunan pangan, energi dan air. Menurutnya, itu merupakan hoaks untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
"Banyak berita hoaks yang mendeskreditkan Pak Presiden Prabowo sebagai seseorang yang tidak peduli hutan dan lingkungan hidup. Saya ingin membantah secara tegas. Beliau adalah sosok presiden yang peduli sekali dengan hutan," kata Raja Juli pada 15 Januari 2025 lalu di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Raja Juli mengeklaim jutaan hektare hutan yang dimaksud tidak untuk dirusak. Menurutnya, lahan hutan tersebut justru dioptimalkan untuk program swasembada pangan.
