Menpan RB Janji Bina ASN yang Terpapar Radikalisme
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, berjanji akan membina aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme.
“Kalau ASN terpapar (radikalisme), kita bina, tapi kita non-jobkan dulu,” kata Tjahjo saat membuka acara peluncuran platform ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).
1. ASN yang tidak bisa dibina akan diberikan sanksi
Pada kesempatan yang sama, Tjahjo menyinggung soal peran dan fungsi ASN sebagai perekat bangsa sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh sebab itu, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada ASN yang tidak bisa dibina.
“Kalau sampai pada titik tidak bisa dibina, harus kita beri sanksi. Karena kami ingin ASN seperti TNI-Polri, tribrata sudah selesai, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka itu sudah clear,” kata dia.
2. Tjahjo mengklaim kesadaran ASN terkait isu radikalisme meningkat
Mantan Menteri Dalam Negeri itu turut mengatakan kecenderungan ASN terhadap isu ketahanan negara, termasuk radikalisme, mengalami tren positif.
“Isu-isu sosial budaya, ketahanan, dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN kecenderungannya meningkat,” papar Tjahjo.
3. Meluncurkan platform ASN No Radikal untuk membantu deteksi radikalisme
ASN No Radikal merupakan perpanjangan dari SKB 11 Menteri/Lembaga tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN. Melalui platform tersebut, Tjahjo berharap seluruh institusi terkait bisa mendeteksi benih-benih radikalisme di lingkungan ASN.
“ASN No Radikal sebuah aplikasi berbasis IT yang mempermudah penanganan radikalisme. Diharapkan memudahkan dan mengontrol sehingga masalah-masalah radikalisme cepat selesai,” kata dia.
Tjahjo melanjutkan, platform ini juga menjadi salah satu pertimbangan bakal kenaikan jabatan atau pangkat ASN. Jangan sampai komitmen kebangsaan ASN tersebut dipermasalahkan ketika dia sudah menduduki jabatan strategis.
“Sehingga dalam proses rekrutmen bisa berjalan dengan baik, jangan sampai sudah menjabat (baru ketahuan terindikasi radikalisme). Kalau sampai ada ASN yang ingin mengubah Pancasila kan membahayakan,” tutup politikus PDIP itu.
