Mensos Tegaskan Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat Harus Bebas KKN
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperketat seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat untuk cegah KKN.
- Seleksi siswa berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional dan verifikasi lapangan oleh tim terkait.
- Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi agar siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Jakarta, IDN Times – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat harus dilakukan secara ketat guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal tersebut disampaikan Saifullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, pada Minggu (4/5/2025).
"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," ujar Saifullah dilansir ANTARA.
1. Seleksi berdasarkan data sosial ekonomi dan verifikasi langsung
Ia menegaskan seleksi calon siswa harus berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah itu, dilakukan verifikasi langsung di lapangan oleh tim untuk memastikan keakuratan data yang digunakan.
Dalam proses verifikasi di lapangan, sejumlah pihak turut dilibatkan, antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrem
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses seleksi. Masyarakat diharapkan turut memastikan para siswa yang diterima di Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," tuturnya.
Ia mencontohkan, penerima seperti seorang janda buruh tani yang menghidupi empat anak sebagai sosok yang layak mendapat prioritas.
"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya," ungkapnya.
