Mentrans soal Usul Investasi Rempang Ditunda: Hanya di Kawasan Sembulang
- Mentrans akan bersinergi dengan BP Batam dan pemerintah setempat
- Usulan penundaan investasi di kawasan Sembulang diajukan sebagai langkah preventif dan responsif
- Rempang menjadi daerah dengan keluarga transmigran terbanyak tahun ini, dengan total ada 504 keluarga yang akan dipindahkan ke sana
Jakarta, IDN Times - Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, M Iftitah Sulaiman Suryanagara meluruskan pernyataan tentang usulan penundaan rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, usulan itu tak berlaku buat seluruh wilayah Rempang, tetapi hanya kawasan Sembulang.
"Perlu kami tegaskan bahwa yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang," kata Iftitah dalam keterangan resminya, Rabu (30/7/2025).
Iftitah menjelaskan, usul itu disampaikan karena masih terdapat resistensi masyarakat di kawasan Sembulang. Hal ini mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Iftitah kepada media saat kunjungan kerja di Bali beberapa waktu lalu.
1. Mentrans tegaskan akan bersinergi bersama BP Batam
Iftitah mengatakan, usulan penundaan investasi di kawasan Sembulang diajukan sebagai langkah preventif dan responsif, agar proses investasi berjalan lancar. Investasi, kata dia, harus menjaga ketenangan sosial, menjunjung tinggi prinsip partisipatif, dan memastikan masyarakat lokal merasa aman serta dihormati hak-haknya.
Dia memastikan, Kementerian Transmigrasi berkomitmen penuh bersinergi dengan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Kami percaya bahwa rencana investasi di Rempang dan Galang akan membawa manfaat besar jika dikelola dengan baik, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal," kata dia.
2. Sempat usul investasi di Pulau Rempang ditunda
Sebelumnya, Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanagara mengusulkan agar investasi yang dilakukan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditunda. Sebab, investasi tersebut masih menuai polemik di kalangan warga.
"Kami juga usulkan, kami sudah sampaikan kepada pemerintah kota Batam bahwa alangkah baiknya investasi yang ada di Rempang itu ditunda sementara waktu sampai dengan tensinya itu menurun, sampai dengan masyarakat mengerti bahwa masyarakat juga akan mendapat manfaat dari investasi itu," ujarnya di Denpasar, Bali, Selasa (29/7/2025).
Iftitah mengatakan, Kementerian Transmigrasi juga telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia meminta agar masyarakat asli rempang diberikan ruang untuk mengajukan hak mereka.
"Kami sampaikan alangkah baiknya apabila masyarakat yang memang sudah turun temurun di sana itu dilakukan, diberikan ruanglah, diberikan ruang untuk mengajukan haknya dalam konteks kepemilikan tanah ulayat atau kepemilikan komunal," ujarnya.
"Jadi dimiliki oleh bersama, tetapi tidak bisa dijual, tidak bisa dialihkan karena itu sifatnya turun temurun, sifatnya warisan," imbuhnya.
3. Rempang jadi daerah dengan keluarga transmigran terbanyak
Diketahui, terdapat 1.394 keluarga yang akan mengikuti program transmigrasi tahun ini. Mereka akan dipindah ke 10 wilayah berbeda. Rempang menjadi daerah dengan tujuan transmigran terbanyak tahun ini. Total ada 504 keluarga yang akan dipidan Kementerian Transmigrasi ke sana.
Namun, seluruhnya merupakan transmigran lokal. Transmigran lokal adalah pelaku transmigrasi yang berasal dari daerah yang sama.
Berikut adalah daftar lengkap rencana penempatan keluarga transmigran pada 2025:
Rempang, Batam: 504 keluarga
Domande, Merauke: 100 keluarga
Pulau Nibung, Sukamara: 290 keluarga
Keladen, Paser: 50 keluarga
Tanjung Buka, Bulungan: 55 keluarga
Torire, Poso: 50 keluarga
Taramanu Tua, Polewali Mandar: 100 keluarga
Wala/Lagading, Sidrap: 145 keluarga
Waleh, Halmahera Tengah: 50 keluarga
Kotakawaw, Sumba Timur: 50 keluarga.
