Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Meutya Hafid Singgung Distrupsi Pers: Bukan soal Isu Bisnis Saja

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid di  forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025). (Dok. Humas Komdigi)
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid di forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025). (Dok. Humas Komdigi)
Intinya sih...
  • Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti penyusutan ruang redaksi dan kehilangan pekerjaan jurnalis di tengah disrupsi teknologi.
  • Meutya menegaskan pentingnya peran Dewan Pers dalam menjaga independensi, etika, dan kualitas jurnalisme sebagai pekerjaan rumah bersama.
  • Anggota Dewan Pers baru diserahkan tugas untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, komunitas, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital untuk menghadapi tantangan tersebut.

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut hadir dan menyampaikan tantangan besar yang kini dihadapi dunia pers di tengah disrupsi teknologi. Dia menyoroti fenomena penyusutan ruang redaksi dan banyaknya jurnalis yang kehilangan pekerjaan.

Hal ini disampaikan Meutya saat serah terima jabatan Dewan Pers. Saat ini Komaruddin Hidayat dilantik sebagai Ketua Dewan Pers menggantikan Ninik Rahayu.

"Ini tentu isunya bukan sekadar isu bisnis, tapi juga pada ujungnya dapat menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat," kata Meutya, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025). 

1. Dewan pers jadi pilar penjaga independensi

Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Serah terima jabatan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dan anggota dewan pers 2025-2028 (IDN Times/Lia Hutasoit)
Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Serah terima jabatan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dan anggota dewan pers 2025-2028 (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia menegaskan pentingnya peran Dewan Pers sebagai pilar penjaga independensi, etika, dan kualitas jurnalisme. Maka, hal ini kata dia jadi pekerjaan rumah bersama untuk menjaga ketahanan pelaku pers di tengah distrusi teknologi.

"Ini juga PR kita sama-sama dan juga kawan-kawan untuk menjaga ketahanan teman-teman pelaku pers untuk terus dapat bertahan di tengah distrupsi teknologi yang begitu cepat," kata Meutya.

2. Bergandengan tangan untuk hadapi tantangan yang ada

Dalam forum internasional “Machines Can See 2025” di Dubai, Meutya Hafid menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia (komdigi.go.id)
Dalam forum internasional “Machines Can See 2025” di Dubai, Meutya Hafid menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia (komdigi.go.id)

Dalam tantangan ini Dewan Pers, Meutya mengatakan anggota yang baru dilantik atau diserahterimakan hari ini memiliki kapasitas dan juga integritas untuk menjalankan tugas mulia tersebut.

"Beban ini tentu tidak hanya kepada Dewan Pers tapi juga pemerintah, komunitas, masyarakat sipil dan juga akademisi hingga pelaku industri digital semuanya harus bergandengan tangan secara erat untuk bisa menghadapi tantangan yang tidak mudah ini," katanya.

3. Dewan pers jadi tempat belajar bersama

Serah terima jabatan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dan anggota dewan pers 2025-2028 (IDN Times/Lia Hutasoit)
Serah terima jabatan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dan anggota dewan pers 2025-2028 (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara Ketua Dewan Pers baru yakni Komaruddin Hidayat berharap dewan pers bisa menjadi tempat belajar bersama. Karena menurutnya, pers saat ini seperti air membludak, jika dulu wartawan yang mengejar narasumber maka kini justru yang ditekankan adalah menyeleksi sumber yang ada.

"Karena pers itu layaknya air yang membludak. Kalau dulu kita itu sebagai wartawan, seperah jadi wartawan itu naik bis kota, ngejar-ngejar narasumber. Sekarang itu justru bagaimana menyeleksi sumber yang membanjiri diri kita," katanya.

4. Soroti perlindungan jurnalis

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di Jakarta Pusat. (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di Jakarta Pusat. (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)

Ketua Dewan Perse priode 2022-2025 Ninik Rahayu dalam sambutannta juga menekankan urgensi pembentukan sistem perlindungan jurnalis menyusul tingginya angka kekerasan, khususnya di ruang digital. Dalam tiga tahun terakhir, 87 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual digital.

"Kekerasan secara fisik beragam, bukan hanya di pusat, bukan hanya di provinsi, tapi juga di daerah. Pertanyaannya, apakah sistem perlindungan dan penanganan sudah cukup komprehensif? Disinilah PR-nya, sampai hari ini upaya perlindungan kepada jurnalis yang mengalami kekerasan belum terpenuhi secara sistematis," kata Ninik.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us