MPR: Usulan Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari demi Kepastian Hukum
- Pelantikan kepala daerah dilakukan pada 20 Februari 2025 untuk menghindari kekosongan kepemimpinan.
- Kepala daerah yang dilantik tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan penghormatan terhadap putusan MK.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno menyetujui usulan yang disampaikan oleh pemerintah agar pelantikan kepala daerah dilakukan pada 20 Februari 2025. Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, usulan dari pemerintah menjadi jalan tengah agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah dalam jangka waktu lama.
"Saya yakin dan percaya prioritas Pak Prabowo adalah memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat di daerah dengan pemimpin yang definitif," ujar Eddy dalam keterangan tertulis pada Selasa (4/2/2025).
Kepala daerah yang diusulkan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang adalah mereka yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, bisa dipastikan tak semua kepala daerah dilantik pada 20 Februari mendatang.
"Ini menunjukkan Pak Prabowo juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan sepenuhnya menghormati proses pengadilan sengketa pilkada yang sedang berjalan di MK," tutur dia.
1. Eddy dorong agar kepala daerah terpilih secepatnya bekerja
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN itu menyambut baik rapat yang kondusif antara komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Senin (3/2/2025) kemarin. Menurutnya, kepala daerah yang terpilih lebih baik bisa secepatnya bekerja.
"Lebih cepat bekerja untuk rakyat, lebih baik, sepanjang sesuai dengan aturan yang ada," kata Eddy.
"Kami hormati dan dukung keputusan pemerintah mengenai tanggal definitif pelantikan kepala daerah," sambungnya.
Selain itu, Eddy juga mendukung dilakukannya retreat bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retreat itu akan dilakukan setelah pelantikan serentak.
"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai dan apa pun latar belakang partai dari kapal daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutur anggota DPR dari dapil Jawa Barat III itu.
2. Istana pastikan retreat kepala daerah terpilih pakai dana APBN
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi memastikan retreat kepala daerah terpilih tetap bakal digelar di Akademi Militer (Akmil). Ia juga menyebut biaya retreat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan lagi menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Padahal, pemerintahan Prabowo sedang melakukan efisiensi besar-besaran.
"Gak dong, (anggaran retreat) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Alasan retreat tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran, kata Prasetyo, lantaran kegiatan retreat kepala daerah itu penting digelar.
"Kan begini, kegiatan itu (retreat) kan tetap penting. Memang diperlukan. Bukan berarti efisiensi kemudian tidak dilaksanakan, gak begitu juga," ucap dia.
Prasetyo menyebut kegiatan retreat kepala daerah terpilih penting untuk menyelaraskan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Saat ditanyakan alasan retreat menteri dan wamen terpilih menggunakan dana pribadi Prabowo, ia beralasan hal tersebut lantaran masih awal-awal pembentukan pemerintahan.
3. Istana pastikan anggaran untuk retreat kepala daerah terpilih sudah tersedia
Prasetyo memastikan anggaran untuk retreat kepala daerah terpilih sudah tersedia. "Ada, ada (anggarannya)," kata menteri dari Partai Gerindra itu.
Sementara, ketika ditanyakan nominal anggaran untuk retreat kepala daerah terpilih, ia meminta publik menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri.
"Belum tahu (berapa anggaran yang dibutuhkan). Tanyakan ke Pak Mendagri," tutur Prasetyo.
