Demokrat Merasa Dikhianati, Blak-blakan Tolak Pasangan Anies-Cak Imin

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat blak-blakan menolak keputusan untuk memasangkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, Demokrat dipaksa menyetujui keputusan sepihak itu.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi
Perubahan," ujar Teuku dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Teuku mengatakan, Anies pernah menyampaikan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadikannya sebagai cawapres.

"Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik
dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang
mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan
mengatakan kepada Ketum AHY, 'saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY'," ucap dia.

Teuku mengatakan, Demokrat mendapat informasi kalau Cak Imin disepakati menjadi cawapres Anies Baswedan pada Rabu (30/8/2023).

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ucap dia.

Demokrat geram dan tak terima dengan keputusan sepihak itu. "Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ucap dia.

Menurutnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh juga sudah sepakat kalau waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan diserahkan ke Tim 8. Sementara, Anies ketika bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disarankan untuk deklarasi pada awal September 2023.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," ujar dia.

Baca Juga: Demokrat Kembali Sebut NasDem Keberatan Bila AHY Jadi Cawapres Anies