Kemenkumham Apresiasi Isu HAM Jadi Tema Debat Capres 2024
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dalam agenda dialog dengan media di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, mengapresiasi isu HAM menjadi salah satu tema debat calon presiden (capres) 2024. Menurutnya, HAM merupakan poin penting dalam menyusun fondasi hukum.
“Pemilihan HAM sebagai salah satu tema dalam debat perdana calon presiden ini kami pandang tepat. Karena HAM sedemikian pula hukum merupakan fondasi penting dalam tata kelola negara yang demokratis,” ujar Dhahana dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Baca Juga: Momen Prabowo Usap Keringat saat Debat Bertema HAM
1. Masyarakat juga anggap isu HAM penting dibahas
Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Kemenkumham RI Dhahana Putra mengecek fasilitas kamar tahanan yang dihuni narapidana Lapas Kedungpane Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)Dhahana kemudian menyinggung hasil survei Litbang Kompas pada 7-9 Desember 2023. Di mana, responden yang ingin capres membahas mengenai isu HAM ada 9,6 persen.
Kemudian yang ingin membahas mengenai hukum sebesar 4,1 persen dan penguatan demokrasi 3,4 persen.
“Angka ini tampaknya dapat menjadi indikator adanya lapisan masyarakat yang memandang penting HAM dalam konteks tata kelola bernegara yang demokratis. Yang kami tidak duga, pembahasan terkait HAM lebih diminati bahkan ketimbang hukum maupun penguatan demokrasi,” ucap dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Debat soal HAM, Prabowo Disebut Tak Punya Persiapan Khusus
2. Dirjen HAM terus berkomunikasi dengan KPU
Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Lebih lanjut, Dhahana mengaku, Dirjen HAM senantiasa berkomunikasi dengan KPU mengenai pentingnya mengedepankan nilai-nilai HAM.
“Bahkan dalam diskusi November lalu, Komisioner KPU RI Pak Idham Holik menyatakan jika pemilu tanpa HAM, maka punya potensi pemilunya bermasalah. Ini menunjukan bahwa KPU RI memandang pentingnya mengedepankan HAM dalam pelaksanaan pemilu,” kata dia.
3. Pemangku kebijakan diharapkan terus meningkatkan implementasi HAM
Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Dhahana berharap, para stakeholder ke depannya terus meningkatkan implementasi HAM dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.
“Harapan kami, program-program di bidang HAM yang telah berjalan dengan baik seperti RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat terus dilaksanakan, sehingga kesadaran para pemangku kebijakan tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai HAM dapat terus meningkat ke depan," imbuhnya.
Berita Terkini Lainnya
