Natalius Pigai: Laporan Polisi ke JK Tak Perlu, Dialog Lebih Baik
- Natalius Pigai menolak pelaporan polisi terhadap Jusuf Kalla dan menilai dialog lebih tepat untuk menjaga persatuan serta menghindari konflik sosial terkait isu agama.
- Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama akibat ceramahnya di UGM yang dianggap melukai umat Kristen.
- Pihak JK membantah tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa pernyataannya bertujuan menggambarkan dinamika konflik Poso dan Ambon serta pentingnya pemahaman damai antarumat beragama.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak tegas langkah pelaporan polisi terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) terkait polemik ceramahnya. Pigai menilai penyelesaian melalui dialog lebih tepat untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat.
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga. Pak JK itu negarawan, mantan Wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu. Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” ungkap Pigai dikutip Kamis (16/4/2026).
1. Penting tahan diri di tengah isu agama
Pigai menekankan pentingnya menahan diri di tengah sensitifnya isu agama. Ia mengingatkan bahwa narasi yang membenturkan kelompok masyarakat berpotensi merusak kohesi sosial.
“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” kata Pigai.
2. Aliansi Sumut laporkan Jusuf Kalla
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut berkaitan dengan ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026, yang menyinggung konflik Poso dan Ambon serta dikaitkan dengan pemahaman keagamaan.
Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI), Bishop Dikson Panjaitan pernyataan JK melukai umat Kristen karena dianggap bertentangan dengan ajaran kasih dan memunculkan kesan permusuhan antaragama. Mereka menilai narasi tersebut berpotensi memicu intoleransi jika tidak ditindaklanjuti secara hukum.
"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena ajaran Kristen itu khas dengan ajaran cinta kasih. Justru yang lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).
3. Ceramah yang dimaksud adalah saat di JK di UGM
Pernyataan yang dimaksud adalah narasi yang disampaikan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lalu. Saat itu JK membahas konflik Poso dan Ambon yang berkaitan dengan umat Kristen dan Muslim.
"Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti," bunyi pernyataan JK yang dipersoalkan.
Di sisi lain, pihak JK membantah tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai ajaran teologis, melainkan sebagai penjelasan mengenai dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman untuk mencapai perdamaian.
Kasus ini menambah daftar polemik publik terkait batas antara kebebasan berpendapat, sensitivitas agama, dan penggunaan jalur hukum dalam merespons perbedaan pandangan di ruang publik.
