NasDem Minta Publik Tak Anggap Anies Antitesis Jokowi
Jakarta, IDN Times — Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate, meminta publik tak melihat Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Pernyataan ini sebelumnya dikeluarkan oleh politikus Partai NasDem Zulfan Lindan. Zulfan menilai Anies sebagai antitesis Jokowi berdasarkan program kerjanya.
“Tidak perlu ada anggapan itu. Karena sudah diklarifikasi atas anggapan itu,” kata Plate di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
1. Plate tegaskan NasDem tak pernah anggap Anies antitesis Jokowi
Plate menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menganggap Anies sebagai antitesis Jokowi. Menkominfo itu mengatakan, NasDem sangat mendukung semangat dan kecintaan kepada NKRI, sehingga menghindari perpecahan atau polarisasi.
“Siapa yang bilang kalau Anies itu antitesis Jokowi. NasDem tidak pernah bilang itu,” kata Plate.
“Tadi disebutkan mengenai semangat dan restorasi dan kecintaan kepada Indonesia. NasDem terhadap NKRI tidak perlu diragukan,” sambung dia.
2. Tetap hormati sikap politik
Plate lalu menyoroti kebiasaan publik yang mengasosiasikan pernyataan kader partai sebagai pernyataan resmi partai. Dia meminta agar pernyataan politikus tak melulu diasosiasikan dengan sikap parpol.
NasDem, kata Plate, tetap menghormati sikap politik kader. Namun sebagai partai, NasDem tetap memiliki arah politik tersendiri.
“Tapi satu hal yang pasti, yang substansi di situ adalah sikap politik perorangan jangan selalu diasosiasikan sebagai sikap parpol. Nah ini sebagai contoh. NasDem menghormati sikap perorangan, sikap politik kader, tetapi NasDem mempunyai arah politik partai," katanya.
"Hanya orang-orang yang ditunjuk mengatasnamakan partai sajalah yang boleh menyampaikan sikap politik dan policy kebijakan Partai NasDem,” sambungnya.
3. NasDem mendapat dampak pernyataan Zulfan Lindan
Terkait pernyataan Zulfan, Plate menilai hal itu sangat sensitif dan berdampak pada arah politik parpol. Plate mengakui pihaknya merasakan dampak itu.
"Ini hal yang sangat sensitif, yang salah di-qoute, ya, akan berbelok arah politiknya. Dan kami merasakan dampaknya karena meng-qoute dan mengasosiasikan pendapat politisi perorangan sebagai pendapat partai politik, menjadi bias di ruang publik. Ini yang tidak boleh," katanya.
