NasDem Tegaskan Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo Bukan Prioritas
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa partainya saat ini tak memprioritaskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bila nantinya dinyatakan menang dalam Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Willy saat ditanya peluang NasDem bergabung. Mengingat pihak Prabowo-Gibran saat ini selalu mengedepankan rekonsiliasi pasca kontestasi politik Pemilu 2024. Mereka menyebut akan menggandeng pihak lawan untuk bergabung ke dalam pemerintahan.
"Pak Surya waktu wawancara di sini menunjukan bahwa itu bukan prioritas Partai NasDem sekarang," kata dia saat ditemui di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2024).
1. Prioritas NasDem saat ini menyelesaikan sidang MK
Willy menegaskan, prioritas NasDem saat ini masih fokus untuk menyelesaikan sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024.
"Prioritas Partai NasDem sekarang adalah menyelesaikan sidang MK," ucapnya.
2. NasDem juga fokus hadapi Pilkada Serentak
Selain itu, NasDem juga mempersiapkan Pilkada Serentak 2024. Dalam waktu dekat, partai besutan Surya Paloh itu akan menggelar kongres untuk menentukan nama-nama bakal calon kepala daerah.
"Lalu kemudian menyiapkan diri untuk pilkada. Kita lihat aja lah sambil berjalan proses ini bagaiamana. Di prioritas Partai NasDem adalah menyelesaikan sengketa pemilu di MK, mengurus nanti Pilkada, ya mungkin juga apakah kita akan kongres dipercepat," jelasnya.
"Mungkin juga apakah kita akan kongres dipercepat semua secara jadwal itu kan November tapi ada Pilkada, ada wacana untuk kita mungkin kongres akan dipercepat biar hajatan itu lebih paripurna lah gitu kan," sambungnya.
3. NasDem nilai perlu adanya oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan
Dalam kesempatan itu, Willy juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang menyebut tak perlu ada oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, keberadaan oposisi sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ia menegaskan, rekonsiliasi tak bisa dimaknai untuk kepentingan bagi-bagi kursi dan jabatan.
"Demokrasi itu adalah check and balance. Memang oposisi secara leterlek itu cuma kita kenal dalam sistem parliamentary yang kita kenal adalah partnership, lawan di dalam berkontestasi kawan dalam berdemokrasi. Itu yang harus kita lihat. Jadi demokrasi akan sehat ketika ada yang kemudian checks and balances itu sendiri," ungkapnya.
