Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 T, Yusril: Tak Salah, Dia Aktivis
- Natalius Pigai meminta anggaran hingga Rp20 triliun untuk Kementerian HAM yang dipimpinnya.
- Yusril Ihza Mahendra menilai permintaan Pigai tidak salah, namun cakupan HAM sangat luas dan tidak semuanya menjadi urusan Kementerian HAM.
- Kementerian HAM baru mendapatkan anggaran sebesar Rp64 miliar dari total Rp20 triliun, yang menyebabkan protes dari Natalius Pigai.
Jakarta, IDN Times - Natalius Pigai sempat menjadi sorotan di awal menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, ia sudah minta anggaran sampai Rp20 triliun untuk kementerian yang baru dipimpinannya itu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menilai hal itu wajar. Sebab, Pigai merupakan sosok yang berlatar belakang aktivis.
"Pikiran Pak Pigai itu tidak salah ya. Beliau seorang aktivis. Jadi backgroundnya bukan birokrat dan juga bukan politisi. Beliau betul-betul aktivis HAM di lapangan," ujar Yusril saat ditemui IDN Times di ruang kerjanya di Jakarta Selatan.
1. Yusril sebut Pigai berpikir dari perseptif aktivis
Yusril mengatakan, apa yang disampaikan Pigai itu ada benarnya apabila berpikir dalam perspektif aktivis. Sebab, cakupan HAM sangat luas.
"Persoalan HAM kan bukan hanya persoalan genosida, persoalan massive killing, war crime, persoalan extrajudicial killing, tapi kan pemenuhan HAM. Hak setiap rakyat untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak orang dapat bekerja, hak orang dapat jaminan kesehatan, hak orang memperoleh makanan, minuman, air bersih, dan sebagainya," ujarnya.
"Menikmati pendidikan, itu kan adalah semua HAM. Tapi kan tidak semua urusan HAM itu menjadi tanggung jawabnya kementerian HAM. Yang menjadi kementerian HAM itu ada scope pembatasan tertentu," lanjutnya.
2. Yusril menilai anggaran yang diperlukan Kementerian HAM tak sampai Rp20 T
Yusril mengatakan bahwa cakupan HAM memang luas, namun tak semuanya menjadi urusan Kementerian HAM. Menurutnya, anggaran yang diperlukan Kementerian HAM tak mencapai Rp20 triliun.
"Yang menjadi scope, ruang lingkupnya Pak Pigai, ya tentu mungkin jumlahnya tidak sebesar itu," ujarnya.
3. Kementerian HAM cuma dapat Rp64 M, Natalius Pigai protes
Diberitakan sebelumnya, Kementerian HAM yang baru dipecah dari Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat anggaran Rp64 miliar dari total Rp20 triliun. Menteri HAM Natalius Pigai pun protes.
"Rombak itu. Dari Rp20 T cuma Rp64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat penyambutan di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Selepas acara, Natalius Pigai mengatakan ia ingin anggaran Rp20 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Asalkan negara punya anggarannya.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," ujarnya.
Diketahui, dalam paparan Sekjen Kemenkumham, Kementerian HAM diketahui hanya mendapatkan 0,31 persen dari Pagu anggaran Kemenkumham. Jumlah itu setara Rp64,8 miliar.
Adapun Kementerian Hukum mendapatkan 35,14 persen dari Pagu anggaran Kemenkumham atau setara Rp7,2 triliun. Sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan 64,64 persen anggaran atau Rp13,38 triliun.
