Nusron Siapkan Rp3,1 M Pulihkan Kantor Pertanahan Imbas Banjir Sumatra
- Sebanyak 30 persen dokumen pertanahan terendam banjir dan longsor dalam bencana di Sumatra.
- Mendagri pastikan penanganan banjir Sumatra seperti bencana nasional
- Kementerian PU usul tambahan anggaran Rp74 triliun.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan dana Rp3,1 miliar untuk pelayanan sementara, setelah empat kantor pertanahan rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Keempat kantor pertanahan itu tersebar di Kabupaten Aceh Tamian, Aceh Tengah, Gayo Luwes, dan Bener Meriah.
"Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,1 miliar," kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
1. Sebanyak 30 persen dokumen pertanahan terendam banjir dan longsor
Nusron mengatakan, dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sewa ruko di Langkat, Sumatra Utara, dan Langsa, Aceh. Sebab, sedikitnya ada 30 persen dokumen pertanahan mengalami kerusakan akibat terendam lumpur, meliputi buku tanah dan surat ukur.
Selain itu, kata Nusron, seluruh warkah atau dokumen vital terkait pertanahan, juga mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor tersebut.
"Kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip melalui layanan arsip nasional dan sebagainya, yang kemudian untuk melakukan evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen," ucap dia.
Nusron menyebut, dari empat kantor yang rusak, kantor pertanahan Aceh Tamiang mendapatkan dampak paling besar. Akibatnya, pelayanan pertanahan di daerah tersebut dipindahkan ke kota lain, yakni Kota Langsa.
"Penghitungan kerusakan gedung dan bangunan masih dalam proses oleh Tata Bangunan dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," tutur Nusron.
2. Mendagri pastikan penanganan banjir Sumatra seperti bencana nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan penanganan banjir Sumatra dilakukan layaknya bencana nasional. Pengerahan bantuan dan personel sudah berlangsung sejak hari pertama bencana berlangsung pada 25 November 2025.
"Semua bergerak atas perintah Pak Presiden Prabowo. Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Saat masih berada di situasi tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan mobilisasi nasional, jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional," ujar Tito ketika memimpin rapat koordinasi pemulihan pasca-banjir Sumatra di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis sore, 15 Januari 2026.
Aceh kini menjadi satu-satunya provinsi yang masih menetapkan tanggap darurat hingga 22 Januari 2026. Kedua provinsi lainnya sudah masuk fase pemulihan. Selain itu, ada pula 52 bupati atau wali kota yang hadir secara virtual. Tito mengatakan, melalui rapat koordinasi ini, pihaknya ingin menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.
"Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk membantu dan meringankan, menyampaikan pesan bahwa bapak-bapak dan ibu tidak sendiri. Kami pemerintah pusat atas saran dari Bapak Presiden akan bekerja keras untuk memulihkan serta memajukan daerah masing-masing yang terdampak," tutur dia.
3. Kementerian PU usul tambahan anggaran Rp74 triliun
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan kebutuhan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana yang tengah diusulkan Kementerian PU mencapai sekitar Rp74 triliun.
Adapun, nilai usulan anggaran mengalami peningkatan dari rencana awal sekitar Rp51 triliun. Sebab, ada tambahan kebutuhan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam dalam jumlah yang lebih banyak.
Kendati, Dody menyampaikan, angka tersebut masih berupa rencana proposal yang disusun Kementerian PU untuk menangani dampak bencana di sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Khusus anggaran, sebetulnya rencana proposal kami itu Rp74 triliun. Sebenarnya," kata dia dalam media briefing di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Januari 2026.
