Muhammad Qodari menegaskan komisaris berperan sebagai pengawas yang mewakili kepentingan negara selaku pemegang saham BUMN, serta memastikan program berjalan sesuai visi dan misi perusahaan.
Qodari menilai setiap komisaris memiliki akal sehat dan niat baik, meski publik menyoroti penunjukan Mufli Ananda dan Ginka Febriyanti yang dianggap kurang berpengalaman di bidang korporasi.
Dony Oskaria enggan menanggapi kontroversi penunjukan komisaris, namun fokus pada efisiensi BUMN lewat pengurangan jumlah entitas menjadi 250 perusahaan dengan potensi penghematan hingga Rp50 triliun.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai posisi komisaris di sebuah perusahaan bertindak sebagai pengawas. Mereka juga bersikap mewakili kepentingan para pemilik saham. Dalam konteks BUMN, kata Qodari, pemilik saham merupakan negara.

"Nah, karena (pemilik saham) adalah negara maka didelegasikan lah kepada komisaris (untuk pengawasannya)," ungkap Qodari di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan itu merespons banyaknya kritik dan tanda tanya dari publik mengenai peran serta fungsi komisaris. Apalagi belakangan sejumlah individu yang diangkat menjadi komisaris berasal dari orang-orang dekat pemerintahan Prabowo Subianto.

Dua yang disorot luas lantaran baru ditetapkan sebagai komisaris adalah Mufli Ananda dan Ginka Febriyanti. Mufli yang merupakan asisten Raffi Ahmad diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Sedangkan Ginka ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Ginka diketahui pernah menjadi relawan pendukung Prabowo-Gibran bernama BISON (Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional).

Qodari pun mengaku juga pernah menjadi Komisaris di Pertamina Hulu Energi. Ia mengatakan, selama menjabat posisi itu, mantan pemilik lembaga survei tersebut juga bertugas membantu Pertamina untuk bisa melihat alternatif solusi.

"Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda. Sehingga ada persepsi baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita ditempatkan jadi komisaris," tutur dia.

1. Komisaris berfungsi mengawasi apakah program di instansi berjalan sesuai visi dan misi

Logo BUMN Indonesia (bumn.go.id)

Lebih lanjut, Qodari mengatakan, jabatan komisaris merupakan praktik lazim dan di mayoritas perusahaan, baik yang dimiliki swasta atau BUMN. Tetapi, tugas utama mereka terkait penyampaian ide, gagasan dan pengawasan.

"Seperti saya misalnya pernah jadi komisaris, saya mengawasi apakah proses yang berjalan dari aspek program, visi, misi dan keuangan berjalan baik atau tidak. Jadi, peran komisaris itu penting," tutur dia.

Ia menggarisbawahi keberadaan komisaris sangat baik dan bermanfaat bagi BUMN.

2. Komisaris diyakini memiliki akal sehat dan niat baik

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ketika ditanyakan kepada Qodari, kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang komisaris, ia menjawab dua hal. "Pertama, komisaris pasti memiliki akal sehat dan kedua, niat baik," ungkapnya.

Ia menambahkan, siapapun yang telah ditunjuk menjadi komisaris diyakini telah memiliki pengalaman-pengalaman di bidang organisasi, swasta dan sektor pemerintahan. Namun, rekam jejak Mufli Ananda tak menunjukkan ia pernah berorganisasi. Pendidikan terakhir yang dicapai Mufli merupakan D3.

Sedangkan Ginka disorot karena memiliki rekam jejak organisasi tim pemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu.

"Semua pengalaman itu dapat dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada BUMN," tutur dia.

3. Bos BUMN enggan menjawab kontroversi penunjukkan komisaris

COO Danantara Dony Oskaria bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin. (IDN Times/Aryodamar)

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, enggan mengomentari soal kontroversi tersebut.

Dia hanya menekankan tentang langkah manajerial apa yang tengah dilakukan untuk perbaikan BUMN ke depan melalui Danantara. Salah satunya adalah pemangkasan jumlah BUMN yang sebelumnya melebihi 1.000 entitas akan berkurang menjadi hanya 250 perusahaan.

Dengan program itu, diperkirakan negara bisa melakukan efisiensi hingga Rp50 triliun. “Jadi kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan,” ujar Dony.

Dia juga meminta dukungan semua pihak untuk terus optimistis pada perbaikan yang dilakukan di tubuh BUMN.

“Kita melihat dengan semangat optimisme bahwa ini pasti kita lakukan dengan sesuatu yang baik,” tutur dia.