Pakar: Prabowo Harusnya Pecat Wamenaker jika Komitmen Antikorupsi
- Prabowo tidak perlu menunggu kasus terbukti untuk memecat Wamenaker
- Posisi Noel tak perlu diganti, Prabowo masih mempertahankan anggota kabinet yang bermasalah
- Pemberantasan korupsi sebatas retorika, banyak anggota kabinet abu-abu yang tetap dipertahankan
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo masih menunggu kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terbukti sebelum memecatnya dari Kabinet Merah Putih.
"Bapak Presiden sudah dapat laporan, beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Menanggapi pernyataan itu, jurnalis senior Budiman Tanuredjo menilai hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Prabowo, yang mengatakan akan mengejar koruptor sampai Antartika.
“Bagi saya tidak perlu sampai terbukti. Dia sebagai Presiden langsung saja memberhentikan Noel, diberhentikan, karena sudah mencederai semangat antikorupsinya dari Presiden Prabowo,” kata Budiman dalam program Ngobrol Seru by IDN Times bersama Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, Kamis (21/8/2025) malam.
1. Posisi Wamenaker Noel tak perlu diganti
Setelah memecat Noel, Prabowo juga sebaiknya tidak mengganti posisi Wamenaker, karena dianggap terlalu pemborosan dengan gemuknya kabinet.
“Kemudian tidak perlu diganti juga Wakil Menteri itu, karena terlalu banyak pemborosan. Itu sebagai sebuah jawaban respons Presiden terhadap kritik publik terhadap begitu banyaknya wakil menteri,” ujar dia.
Dengan begitu, langkah Prabowo bisa menuai respons positif publik atas pernyataannya selama ini soal pemberantasan korupsi dan efisiensi.
“Tapi kita tunggu juga, KPK ini kan seharusnya dia akan jumpa pers malam ini, 24 jam, tapi sampai sekarang belum terjadi jumpa pers, tapi dia menggunakan cara lain dengan memamerkan barang bukti 15 mobil dan 7 motor. Luar biasa ini. Saya rasa ini baru pertama kali KPK show off seperti ini,” ujar Budiman.
2. Prabowo masih mempertahankan anggota kabinet yang bermasalah
Pada kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, juga menilai demikian. Prabowo seharusnya bertindak tegas terhadap anggota kabinetnya yang korupsi.
“Kalau memang dia mau bersih-bersih, harusnya gak usah nunggu terbukti. Gak usah nunggu, bahkan proses hukumnya, pecat aja, gak perlu dipertahankan. Jadi itu mesti dibaca bareng dengan fakta bahwa di dalam kabinet sebenarnya juga banyak yang abu-abu begitu wilayahnya, tapi tetap dipertahankan,” kata Bivitri.
3. Pemberantasan korupsi Prabowo dianggap sebatas retorika
Bivitri juga menyoroti kasus yang menyeret kader Gerindra, Bupati Pati Sudewo. Namun, malah dibiarkan dan tak tersentuh hukum.
“Kalau memang ketua umumnya itu yang juga adalah Presiden, merasa bahwa harus menunjukkan komitmen antikorupsinya, yang kayak gitu harusnya dibersihkan semua tuh. Dan itu bisa dalam kapasitas dia sebagai ketua umum partai, maupun sebagai presiden. Tapi kan ini gak dilakukan,” kata dia.
“Jadi buat saya itu masih retorik semuanya, tidak ada buktinya,” tegas Bivitri.
4. Istana buka suara soal OTT Wamenaker
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan akan mengingatkan lebih keras kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk menjauhi korupsi. Hal ini berkaitan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
"Tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet, ini kan sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4 stadium lanjut gitu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga tidak akan mengumpulkan jajarannya terkait dengan ditangkapnya Immanuel.
"Tidak, tidak. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil," kata dia.
Juru bicara Presiden itu mengatakan, Prabowo juga mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer.
"Bapak Presiden sudah dapat laporan, beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya," imbuhnya.
