Paslon Sibuk Bahas Macet Jakarta, Nasib Tarif KRL Belum Dibahas
Jakarta, IDN Times - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo, menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika mereka terpilih nantinya.
Para paslon Pilkada Jakarta sebelumnya sudah memaparkan program apa saja yang menjadi unggulan bagi mereka untuk mengatasi masalah macet di Jakarta. Mulai dari angkutan sungai, perbaiki manajemen transportasi, hingga memperluas jangkauan TransJakarta menjadi Transjabodetabek.
1. Pengamat soroti wacana subsidi tarif KRL dicabut
Menurut Ibnu, setidaknya terdapat dua hal yang belum sempat dibahas oleh para paslon, yaitu pertama soal tarif KRL yang dikabarkan akan dicabut subsidinya.
Hal ini menjadi penting dikarenakan KRL adalah salah satu moda transportasi yang paling dipakai oleh masyarakat untuk keluar masuk Kota Jakarta.
“Padahal KRL ini sedang mau teriak-teriak nih, karena ada usulan untuk mencabut subsidi, itu kebijakan Kemenhub, sehingga ini kan Jabodetabek ya dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL tuh sangat banyak,” kata Ibnu kepada IDN Times, Rabu (9/10/2024).
“Ini kalau disesuaikan ya NIK dengan tarifnya ini akan sangat mahal sekali, dan saya melihat tidak ada yang berani menyebut itu,” lanjutnya.
2. Pembatasan usia kendaraan juga belum dibahas paslon
Selain itu, menurut Ibnu, pembatasan usia kendaraan bermotor ini juga menjadi hal krusial yang seharusnya diperhatikan oleh para paslon Pilkada Jakarta saat ini.
Sebab, aturannya sudah masuk ke dalam Undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga mereka harus menjelaskan ke masyarakat mengenai kejelasan aturan tersebut.
“Ini berbahaya sekali karena sudah masuk ke dalam undang-undang DKJ, dalam Survei KedaiKOPI yang dilakukan pada 11-14 Juni 2024 terkait aturan itu kepada 445 responden, 49,2 tidak setuju dengan aturan itu, sedangkan yang setuju hanya 40,2 persen dan 10,6 persen tidak tahu,” kata Ibnu.
Ibu memaparkan, mayoritas masyarakat yang tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan bermotor karena faktor ekonomi.
“Sebab harus beli kendaraan baru dan itu menjadi alasan utama dari masyarakat tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan dan pembatasan jumlah kendaraan," ucapnya.
3. Paslon harusnya bisa lebih fokus jelaskan program yang jangkau semua golongan
Di sisi lain, Ibnu berpendapat bahwa seluruh paslon sudah memaparkan programnya secara jelas baik arah dan tujuannya di dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024.
Namun, ia pun menilai, para paslon juga harus bisa lebih fokus dalam menjelaskan program mereka agar bisa menjangkau seluruh golongan di Jakarta.
