PBB Minta Pejabat Tak Pamer Kemewahan dan Fasilitas Negara
- Kedekatan dengan masyarakat dibangun menggunakan sikap sederhana
- PBB dorong pemerintah melakukan proses hukum yang transparan dan objektif
- Pemerintah harus pastikan akses keadilan bagi masyarakat tanpa viral dulu
Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan sikap terkait aksi demo yang berujung ricuh di berbagai daerah pada beberapa hari belakangan.
Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, meminta kepada pemerintah dan pejabat tidak memamerkan kemewahan maupun fasilitas yang didapat dari negara. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial.
"Mendorong pemerintah dan seluruh pejabat publik agar secara nyata berkomitmen menghapus sumber-sumber kesenjangan sosial yang dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat, seperti perilaku yang tidak sensitif dalam memamerkan kemewahan atau fasilitas negara di tengah penderitaan rakyat," kata Gugum dalam jumpa pers di Markas Besar PBB, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
1. Kedekatan dengan masyarakat dibangun menggunakan sikap sederhana
Gugum mengatakan, partainya meyakini, kedekatan emosional antara rakyat dan pemimpinnya adalah fondasi kepercayaan sosial yang tidak bisa dibangun dengan pencitraan. Namun kedekatan itu harus didorong melalui kesederhanaan.
"Partai Bulan Bintang percaya bahwa kedekatan emosional antara rakyat dan pemimpinnya adalah fondasi kepercayaan sosial yang tidak bisa dibangun dengan pencitraan, melainkan melalui sikap rendah hati, kesederhanaan, serta keteladanan moral," ucapnya.
2. PBB dorong pemerintah melakukan proses hukum yang transparan dan objektif
Selain itu, Gugum meminta seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar PBB, serta masyarakat umum untuk menjaga ketenangan, kewaspadaan, dan solidaritas sosial. Ia juga mengingatkan agar menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, maupun ajakan menuju tindakan destruktif dan anarki.
PBB juga mendorong agar pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak yang terlibat dalam jatuhnya korban jiwa. Gugum menegaskan pentingnya aparat keamanan tidak bersikap represif, menjunjung tinggi profesionalisme, humanisme, dan menghormati hak asasi manusia sesuai konstitusi.
“Dalam hal ini, dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus selalu diutamakan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut dari masyarakat sipil maupun aparat negara,” jelasnya.
3. Pemerintah harus pastikan akses keadilan bagi masyarakat tanpa viral dulu
Gugum juga meminta pemerintah memastikan akses terhadap keadilan dirasakan semua pihak tanpa harus viral terlebih dahulu. Prinsip “No Viral, No Justice” menurutnya tak boleh menjadi kenyataan di Indonesia.
Sementara itu, Sekjen PBB Yuri Kemal Fadlullah menegaskan, PBB akan selalu mengedepankan jalan damai dan dialog.
“Partai Bulan Bintang siap menjadi penjembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif, serta terus memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa,” kata Yuri.
