PDIP Ajukan 3 Syarat Gerindra dan PKS Bisa Masuk Pemerintahan Jokowi
Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, partai dari kubu oposisi bisa saja bergabung dan masuk dalam lingkaran pemerintahan. Ia bahkan menyambut baik siapapun partai yang akan masuk dalam pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Ma'ruf Amin.
"Kemenangan ini dilihat sebagai kontestasi politik. Kami yakin untuk menang-kalah sebatas kontestasi. Dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak ada kalah menang. Mitra seperti Prabowo-Sandi dan partai pengusung bukan musuh tapi mitra demokrasi," kata Aria dalam program ILC di TVOne, Selasa (9/7) malam.
Meski demikian, ada sejumlah ketentuan apakah partai oposisi seperti Gerindra dan PKS bisa masuk dalam lingkar pemerintahan. Apa saja?
1. Berdasarkan keputusan para 'dewa'
Dewa yang dimaksud Aria adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden dan juga keputusan partai pendukungnya.
"Pak Jokowi sebagai presiden punya hak prerogatif yang akan dibicarakan dengan partai pengusung," ujarnya.
2. Persatuan dan kepentingan rakyat tetap nomor satu
Lanjut Aria, seharusnya menjadi bagian di dalam atau di luar pemerintahan tidak masalah. Karena menurutnya yang terpenting adalah kepentingan rakyat bersama.
"Semua komponen termasuk Prabowo-Sandi juga harus ikut bekerja sama. Karena 5 tahun lagi masyarakat akan menilai. Mau di dalam atau di luar pemerintahan adalah sesuatu yang mulia, tergantung motivasinya," kata Aria.
3. Menunggu pertemuan Jokowi dengan Prabowo
Aria mengatakan rekonsialisasi adalah hal yang penting. Ia lalu menunjuk Fadli Zon yang dinilai memiliki pandangan tersendiri apakah Gerindra akan tetap berada di pihak opisisi ataukah bergabung dengan pemerintah.
"Tergantung pak Fadli Zon yang memberikan pertimbangan, plus minusnya seperti apa. Fadli melihat di luar atau di dalam (pemerintahan) bagus, saya kira pertemuan (Jokowi dengan Prabowo) itu akan segera terjadi," kata Aria.
