PDIP: Kemerdekaan Percuma bila Kedaulatan Diserobot untuk Keluarga
- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung paslon independen Dharma-Kun.
- PDIP sedang mengidentifikasi internal partai terkait hal tersebut, mencurigai upaya menciptakan paslon boneka.
- Ketua PDIP DPC Jakarta Timur juga mengalami pencatutan KTP, KPU DKI Jakarta menyadari kekacauan dan telah melakukan pemeriksaan data.
Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai rakyat akan bergerak terkait dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Sebab, kemerdekaan akan percuma apabila kedaulatan diserobot untuk kepentingan keluarga.
"Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
1. PDIP curiga pembentukan paslon boneka
Hasto mengatakan PDIP sedang mengidentifikasi internal partai terkait hal tersebut. Ia menduga hal itu dilakukan untuk menciptakan paslon boneka.
"Jadi, kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDIP yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," ujarnya.
2. Pencatutan dialami kader PDIP
Pencatutan KTP warga Jakarta bahkan juga dialami kader PDIP. Salah satunya Ketua PDIP DPC Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo.
"Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.
3. KPUD sebut ada data yang tercampur
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menyadari kekacauan dugaan pencatutan KTP sejumlah warga Jakarta untuk mendukung Dharma-Kun. Mereka menilai hal itu terjadi karena masih ada data-data yang tercampur.
KPU DKI Jakarta pun telah melakukan pemeriksaan. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada KPU pusat agar data yang telah terverifikasi dan belum dipisahkan.
