Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Sabtu malam, 2 Mei 2026. (Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Intinya Sih

Partai PRIMA menilai tudingan PDIP bahwa pemerintah Prabowo panik menghadapi kritik hanyalah opini politik tanpa dasar fakta yang kuat.
Anshar menegaskan isu keterlibatan PDIP di balik aksi mahasiswa bukan berasal dari pemerintah, melainkan berkembang di kalangan mahasiswa sendiri.
Pemerintah disebut terbuka terhadap kritik dan fokus menerjemahkan aspirasi publik menjadi kebijakan nyata, seperti Perpres perlindungan pengemudi ojol, sambil mengajak hindari polarisasi politik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Wakil Sekretaris Jenderal Partai PRIMA, Anshar Manrulu, menilai tudingan yang menyebut pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang panik menghadapi kritik publik merupakan opini politik yang tidak memiliki landasan fakta yang kuat.

Anshar menanggapi pernyataan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang sebelumnya menyebut pemerintah tengah gelisah menyikapi kritik masyarakat. Menurut dia, kesimpulan tersebut justru menunjukkan adanya cara pandang yang berlebihan dalam membaca situasi politik yang berkembang.

"Pernyataan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang panik menghadapi kritik publik, lebih tepat dibaca sebagai opini politik yang tidak memiliki dasar fakta yang kuat," kata Anshar dalam pernyataan tertulisnya.

1. Isu keterlibatan PDIP di balik gerakan mahasiswa bukan berasal dari pemerintah

Demo yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berujung ricuh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). (

Anshar menjelaskan, jika tudingan itu muncul karena adanya isu yang mengaitkan PDIP dengan sejumlah aksi mahasiswa, maka perlu ditegaskan bahwa narasi tersebut bukan berasal dari pemerintah.

Menurut dia, pemerintah Presiden Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut PDIP sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa yang terjadi belakangan ini.

"Jika kesimpulan tersebut muncul karena beredarnya isu bahwa PDIP berada di belakang sejumlah aksi mahasiswa, maka perlu ditegaskan bahwa isu itu bukan berasal dari pemerintah. Pemerintah Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh PDIP sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa," ujarnya.

Anshar menyebut isu tersebut justru berkembang dari berbagai kalangan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun kelompok gerakan lainnya. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika pemerintah kemudian dituduh panik hanya karena muncul berbagai spekulasi di ruang publik.

"Justru isu tersebut pertama kali berkembang dari berbagai kalangan mahasiswa sendiri yang tergabung dalam sejumlah aliansi BEM dan kelompok gerakan. Karena itu, tidak tepat jika kemudian pemerintah dituduh panik hanya karena muncul berbagai spekulasi di ruang publik. Jangan sampai terjadi overthinking politik yang justru memperkeruh suasana," katanya.

2. Pemerintah disebut terbuka terhadap kritik

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggelar Rapat Akbar bersama ribuan petani di Desa Bleboh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024) (Dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Anshar mengatakan pemerintah selama ini memandang kritik sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik, kata dia, tidak pernah dianggap sebagai ancaman, melainkan masukan yang perlu didengar dan dievaluasi.

"Pemerintah selama ini memandang kritik sebagai bagian yang normal dalam kehidupan demokrasi. Kritik publik tidak pernah dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang harus didengar dan dievaluasi," ujarnya.

Ia menilai, mengartikan setiap respons pemerintah sebagai bentuk kepanikan hanya merupakan konstruksi opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Menurut Anshar, ukuran yang lebih objektif untuk menilai pemerintah adalah bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat melalui kebijakan, dialog, dan mekanisme demokrasi yang tersedia.

3. Singgung Perpres Ojol hingga ajak hindari polarisasi

Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebagai contoh, Anshar menyinggung lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Daring.

Menurut dia, regulasi tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, serta menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, bukan bersikap defensif terhadap kritik. Pemerintah tidak anti-kritik, tetapi berupaya menerjemahkan aspirasi yang rasional dan konstruktif menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," kata Anshar.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Karena itu, Anshar mengajak seluruh kekuatan politik untuk mengedepankan sikap yang konstruktif dan menghindari narasi yang dapat memperlebar polarisasi.

"Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kejujuran intelektual dalam membaca fakta. Yang terlihat hari ini bukanlah pemerintah yang panik menghadapi kritik. Yang terlihat justru adalah pemerintah yang terus bekerja, membuka ruang dialog, dan berusaha menjawab berbagai tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang nyata," ujarnya.