Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun untuk Pulihkan Sumatra Usai Bencana
- Pemerintah menyiapkan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir Sumatra periode 2026–2028, mencakup infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
- Lima kementerian dan lembaga telah menerima anggaran pemulihan sementara daerah terdampak memperoleh tambahan TKD Rp10,6 triliun guna mempercepat perbaikan layanan publik dan infrastruktur dasar.
- BNPB mencatat 1.201 korban jiwa akibat banjir di Sumatra; sebagian besar wilayah kini memasuki tahap pemulihan dengan jalan nasional sudah berfungsi meski beberapa ruas daerah masih butuh perbaikan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang dihantam banjir dan longsor pada akhir 2025 lalu. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat. Anggaran ratusan triliun itu dialokasikan untuk digunakan pada periode 2026 hingga 2028.
Dikutip dari keterangan Puspen TNI, anggaran ratusan triliun untuk pemulihan bencana Sumatra bakal direalisasikan secara bertahap. Pemerintah bekerja mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra periode 2026 hingga 2028.
"Kebutuhan anggaran akan direalisasikan secara bertahap yaitu Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028," demikian keterangan dari Mabes TNI pada Sabtu (20/6/2026).
Program pemulihan permanen di tiga provinsi di Sumatra melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung. Sementara, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, percepatan pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran pada 17 Juni 2026, ada lima kementerian dan lembaga yang telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Lima kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan," ungkap Tito.
1. Pemerintah telah kirim tambahan TKD ke daerah Rp10,6 triliun
Lebih lanjut, Tito juga menyebut sudah ada Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan kepada seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026. Tambahan dukungan fiskal itu terdiri dari Provinsi Aceh mendapat alokasi Rp1,6 triliun, Sumatra Utara Rp6,3 triliun dan Rp2,6 triliun untuk Sumatra Barat. Tito mendorong pemerintah daerah bisa mengoptimalkan tambahan TKD tersebut.
"Dana tersebut diharapkan dapat segera digunakan untuk mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih membutuhkan penguatan dan pada tahap pemulihan permanen," kata mantan Kapolri itu.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution menyatakan dana yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi di wilayahnya pascabencana mencapai Rp30 triliun. Ia sempat memprotes nilai anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat bagi Sumut terlalu kecil yakni Rp2,1 triliun.
Sedangkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf pernah menyebut wilayahnya butuh dana Rp40 triliun untuk pemulihan pascabencana.
2. Mendagri minta pemda yang telah menerima anggaran mempercepat pemulihan
Tito menegaskan, percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan. Maka, kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD diminta segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.
"Saya dorong daerah-daerah untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah cair anggarannya seperti PU, kami minta untuk speed-nya lebih kencang lagi," kata Tito.
Selain itu, semangat gotong royong antardaerah juga harus diperkuat melalui skema hibah. Sebagai contoh, Pemprov Sumut dan sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh. Sementara pemerintah daerah di Sumatra Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat.
3. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir Sumatra capai 1.201 jiwa
Sementara, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Januari 2026 lalu, jumlah korban tewas akibat banjir Sumatra mencapai 1.201 jiwa. Rinciannya, 562 orang di Aceh, 375 orang di Sumatra Utara, dan 265 orang di Sumatra Barat.
"Tiga daerah tertinggi yaitu Aceh Utara sebanyak 246 orang, Agam sebanyak 194 orang, dan Tapanuli Tengah sebanyak 130 orang," dikutip dari data Geoportal milik BNPB pada Januari 2026 lalu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, hampir semua wilayah sudah masuk ke tahap pemulihan pascabencana. Berdasarkan data yang ia miliki, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana saat ini sudah kembali berfungsi. Namun masih terdapat sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang memerlukan perbaikan lanjutan.
