Pemerintah Sinkronkan Lulusan Vokasi, Anak Muda Berhak Kerja Layak
- Pemerintah pantau kebutuhan tenaga kerja nasional secara digital dan berbasis AI
- Setiap anak muda Indonesia harus memiliki akses pekerjaan yang layak
- Hambatan birokrasi harus diselesaikan
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pemerintah dan dunia usaha harus bersinergi untuk membangun ekosistem pendidikan serta pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Pratikno mengatakan pemerintah, lewat Tim Koordinasi Nasional Vokasi, tengah memperkuat kecocokan antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
“Kami menerima buku peta jalan Vokasi Industri 2045 dari KADIN Indonesia. Kami juga mendapat mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan sinergi antara dunia pendidikan dan pasar kerja berjalan efektif,” ujar Pratikno dalam keterangan, Jumat (14/11/2025).
1. Pantau kebutuhan tenaga kerja nasional secara digital dan berbasis AI
Pratikno mengatakan kolaboratif ini diwujudkan dalam pembentukan joint task force dan pengembangan joint dashboard sebagai instrumen bersama, untuk memantau kebutuhan tenaga kerja nasional secara digital dan berbasis kecerdasan artifisial.
“Dengan kerja sama ini, kita membuat joint task force, kita membuat joint dashboard, kita akan semakin meningkatkan kesesuaian antara pendidikan di lembaga vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja. Ini untuk mengurangi risiko mismatch,” ucapnya.
2. Setiap anak muda Indonesia harus memiliki akses pekerjaan layak
Pratikno menekankan kolaborasi ini menjawab tantangan daya saing global, sekaligus memastikan inklusi sosial. Dalam menghadapi bonus demografi 2025-2030, Indonesia harus menyiapkan SDM unggul dan tangguh yang globally competitive dengan tetap memegang prinsip no one left behind.
“SDM unggul berarti globally competitive dan socially inclusive. Setiap anak muda Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
3. Hambatan birokrasi harus diselesaikan
Pratikno menekankan hambatan dalam regulasi, birokrasi, dan koordinasi harus diselesaikan bersama untuk menyiapkan SDM yang mumpuni.
“Saatnya walk the talk, jangan talk the talk. Saatnya sama-sama kita selesaikan,” imbuhnya.
