Perludem: Bawaslu Harus Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu
Jakarta, IDN Times - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih serius lagi dalam menegakkan hukum pemilu.
Hal tersebut dijabarkan oleh Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam acara bertajuk "Catatan Awal Tahun Perludem" yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (14/1/2024).
Menurut Fadli, Bawaslu dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi sejauh ini. Di antaranya soal netralitas aparatur negara, penunjukkan pejabat kepala daerah, penyalahgunaan atau politisi bansos, dan lainnya.
"Ini sudah terang benderang informasinya, dapat dengan mudah kita bisa temukan. Tapi kita tidak menemukan langkah yang serius dari institusi penegak hukum pemilu terutama Bawaslu untuk memeriksa dan menyelesaikan ini," kata Fadli.
1. Kurangnya respons Bawaslu
Logo Bawaslu (bawaslu.go.id) Menurut Perludem, seharusnya Bawaslu bisa melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk memberikan sanksi yang setimpal.
"Kita bisa bicara nanti soal sanksi, tapi kita mesti bicara soal respons kelembagaan Bawaslu melihat fenomena ini, paling tidak dia bisa panggil kepala desanya, pihak-pihak yang terkait dengan kampanye dengan mengajak aparatur desa, pejabat kepala daerah, dan lain sebagainya. Ini tidak terjadi," lanjut Fadli.
2. Bisa mengurangi kepercayaan masyarakat
KPU Fadli menambahkan, jika pelanggaran-pelanggaran pemilu terus dibiarkan, masyarakat ditakutkan akan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Jangan-jangan orang akan menggap hal yang biasa saja terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu itu, tanpa keberdayaan dari institusi negara yang punya tanggung jawab soal itu," lanjut dia.
3. Soal isu dana kampanye
Ilustrasi Pemilu 2024 (Dok. IMGS 2023) Perludem juga menyenggol soal isu dana kampanye yang menurutnya lagi-lagi Bawaslu belum memberikan respons serius.
"Yang perlu kita dengar dari Bawaslu adalah sebagai institusi yang memiliki kewanangan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu, mereka akan melakukan apa untuk menjawab informasi itu. Bagaimana mereka menyelesaikannya secara hukum dalam kapasitas mereka sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga integritas pemilu, itu yang ingin publik dengar," jelas dia.
Â
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
