Perludem: Publik Jadi Ragu Soal Pemilu Gara-Gara Hoaks Surat Suara
Jakarta, IDN Times - Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menyebut kabar bohong soal 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di dalam tujuh kontainer dapat mengancam Demokrasi Indonesia. Apalagi, kabar tersebut ikut disebar oleh salah satu kader partai politik.
"Pernyataan tersebut tentu tidak main-main. Taruhannya adalah kepercayaan publik terhadap proses pemilu, dan integritas penyelenggara pemilu, serta kepercayaan semua orang pada hasil pemilu itu sendiri," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima oleh IDN Times, Kamis (3/1).
Lalu, apa masukan dari Perludem agar kepercayaan publik tidak luntur terhadap Pemilu 2019 pasca kabar bohong itu menyebar luas?
1. Meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman terlihat sangat geram usai mengetahui rumor hoaks tersebut menyebar luas ke publik. Dalam pandangan Arief, hoaks soal 70 juta surat suara yang sudah dicoblos adalah sesuatu yang sudah di luar akal sehat. Maka, ia pun menanggapinya secara luar biasa.
KPU memilih melaporkannya ke polisi agar pembuat kabar bohong dan penyebarnya segera diproses secara hukum.
"Kali ini kami menganggap isu sekarang (tujuh kontainer surat suara) sangat luar biasa dan berlebihan. Kami merasa tidak cukup hanya menjawab dengan fakta dan data, tapi perlu dilaporkan agar kejadian seperti ini tidak berlanjut," kata Arief di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (3/1).
Bagi Fadli, langkah yang ditempuh oleh KPU sudah tepat. Kini bola ada di tangan polisi supaya bisa mengusut kasus tersebut dimulai dari membongkar motif hingga penyebar kabar bohong itu untuk kali pertama.
"Penegakan hukum menjadi penting, agar ada pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilu," kata Fadli.
2. Perludem mengimbau peserta pemilu tidak menambah kegaduhan
Kemudian, Fadli juga mengingatkan supaya pihak-pihak yang bersaing dalam pesta demokrasi pada 17 April mendatang tidak menambah kegaduhan publik. Sebab, harga yang dibayar sangat mahal yakni kepercayaan publik terhadap proses pemilu 2019 akan rusak. Padahal pemilu esok akan menorehkan sejarah lantaran pesta demokrasi untuk memilih presiden dan anggota parlemen dilakukan secara serentak.
"Jadi, semua pihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kontestasi pemilu, agar tidak menyampaikan informasi yang tidak benar, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses Pemilu 2019 yang secara historis pertama kali akan dilaksanakan serentak pada April mendatang," kata dia.
3. Perludem mengajak masyarakat lebih selektif memilah informasi
Viralnya kabar bohong tersebut memberikan pelajaran kepada publik betapa hoaks mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Fadli juga mengingatkan supaya masyarakat lebih pandai dalam memilih informasi yang akan disebar ke ruang publik.
"Pemilih dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima informasi, menyaring, dan menyebarluaskan informasi, agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan efek buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu," kata Fadli di bagian akhir penjelasannya.
