Pimpin Rapim Militer 2026, Menhan Jelaskan Konsep Defensif Aktif
- TNI harus siap berperang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sjafrie meminta jajaran Kemhan dan TNI tidak boleh membiarkan ancaman datang, baik itu secara fisik maupun psikologis.
- Prabowo kumpulkan petinggi TNI sebelum kunker ke Inggris. Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama beberapa pejabat utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka.
- Indonesia resmi gabung Dewan Perdamaian bentukan Trump. Prabowo resmi meneken dokumen Indonesia ikut bergabung Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza buatan Presiden Donald J Trump.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat pimpinan (rapim) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2026 secara daring pada awal pekan ini.
Rapim tahun ini mengusung tema "Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Menjaga dan Mengendalikan Kedaulatan NKRI" yang turut diikuti tiga kepala staf dari markas masing-masing matra TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan anggaran pertahanan pada tahun anggaran 2026.
Dalam arahannya, Sjafrie mengatakan konsep defensif aktif menjadi arah dan kebijakan nasional di bidang pertahanan. "(Defensif aktif) memiliki makna kita tidak boleh berpikir secara ofensif, baik itu terhadap negara tetangga maupun negara di kawasan regional. Tentunya juga di kawasan global," ujar Sjafrie seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026).
Ia mengatakan pelaksanaan pertahanan defensif aktif semata-mata untuk menjaga dan mengawal eksistensi kedaulatan Indonesia. Rapim ini digelar usai terjadi dinamika geopolitik signifikan, di mana Presiden Venezuela, Nicolas Maduro ditangkap pasukan elite Amerika Serikat, Delta Force pada 4 Januari 2026.
1. TNI harus siap berperang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia
Lebih lanjut, dalam mempertahankan kedaulatan negara, Sjafrie meminta jajaran Kemhan dan TNI tidak boleh membiarkan ancaman datang, baik itu secara fisik maupun psikologis.
"Oleh karena itu, kita sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan negara juga harus siap untuk melakukan berbagai langkah (preventif dan) preemtif, agar kita siap untuk perang berlarut di dalam mempertahankan kemerdekaan dan NKRI," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Sjafrie juga menyinggung mengenai sishankamrata yang juga merupakan satu keutuhan dari TNI dan rakyat dalam upaya pertahanan negara. Artinya, rakyat pun bisa ikut dilibatkan dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Indonesia.
2. Prabowo kumpulkan petinggi TNI sebelum kunker ke Inggris
Sementara, sebelum digelar rapim tahunan Kemhan dan TNI, Presiden Prabowo Subianto memanggil Sjafrie serta pimpinan TNI di Istana Merdeka pada Jumat, 16 Januari 2026. Momen pertemuan itu diunggah di akun media sosial Sekretariat Kabinet sehari sesudahnya.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan, pertemuan itu dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto hingga para kepala staf angkatan.
"Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama beberapa pejabat utama Tentara Nasional Indonesia (TNI), di antaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026," ujar Teddy.
Ia menambahkan dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah arahan. Salah satunya mengenai rencana geostrategi.
"Menyampaikan beberapa arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pucuk pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan serta rencana geostrategi," tutur dia.
3. Indonesia resmi gabung Dewan Perdamaian bentukan Trump
Beberapa hari setelah pertemuan rutin dengan petinggi TNI itu, Prabowo resmi meneken dokumen Indonesia ikut bergabung Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza buatan Presiden Donald J Trump. Ini merupakan tindak lanjut setelah Indonesia resmi ikut serta dalam pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.
ISF memiliki mandat meliputi stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil dan operasi kemanusiaan, dukungan pelatihan bagi kepolisian Palestina, pengamanan koridor kemanusiaan, serta pemantauan pelaksanaan gencatan senjata. Meski begitu, keikutsertaan Indonesia di dalam BoP dan ISF banyak dikritik oleh publik di dalam negeri.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bukti pengakuan internasional terhadap peran diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian Palestina.
"Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia serta pada posisi dan pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia dan, khususnya, perdamaian di kawasan tersebut," kata Sugiono seperti dikutip dari akun media sosial Kementerian Luar Negeri pada hari ini.
