PKB Sebut Ide Prabowo-Gibran 2 Periode Bisa Ganggu Fokus Pemerintah
- PKB menilai wacana Prabowo-Gibran dua periode bisa ganggu fokus pemerintah dalam menuntaskan program kerja dan janji kampanye yang diharapkan masyarakat segera terealisasi.
- AHY menyebut pembahasan pemilu 2029 masih terlalu dini, menegaskan Demokrat kini fokus menjaga ekonomi, daya beli, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- Pengamat politik Arifki Chaniago menilai dorongan dua periode berpotensi mempersempit ruang kompetisi figur koalisi dan memicu kalkulasi ulang strategi partai menuju Pilpres 2029.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai, ide Prabowo-Gibran dua periode justru dapat mengganggu fokus pemerintah untuk menjalankan seluruh program kerjanya. Menurut dia, justru yang diinginkan masyarakat sekarang, semua program kerja pemerintah dapat terealisasi sesuai janji yang diumbar pada pemilu 2029.
Pernyataan ini disampaikan Jazilul menyikapi politikus PSI Bestari Barus yang mengaku menerima mandat dari Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo untuk mengawal kepemimpinan Prabowo-Gibran berjalan dua periode.
"Ya tentu (ide Prabowo-Gibran dua periode bisa membuat pemerintah gagal fokus) menurut saya... itu nggak ada angin nggak ada hujan kok bicara soal dua periode. Saya nggak ngerti itu, itu urusan siapa yang menyampaikan," kata Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
1. Ide Prabowo-Gibran 2 periode bisa memicu reaksi publik
Ketua Fraksi PKB DPR RI juga menilai, ide tersebut justru akan memunculkan reaksi di tengah masyarakat. Sebab yang dibutuhkan publik sekarang, bagaimana semua program pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, kata dia, pemerintah masih bekerja keras untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat hari ini ingin periode yang sedang berjalan ini semua tuntas, apa yang menjadi program, janji-janji di dalam kampanye, dan pemerintah bisa menyuguhkan kesejahteraan, kemajuan ekonomi untuk rakyat," kata Jazilul.
2. AHY sebut terlalu dini bahas pemilu 2029
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menanggapi wacana Prabowo-Gibran dua periode. Menurut dia, pemilu 2029 masih lama.
"Mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama," kata AHY di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut AHY, Demokrat saat ini masih fokus terhadap urusan dalam negeri. Demokrat ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Kemudian, lapangan pekerjaan terbuka lebar bagi masyarakat, kemiskinan dan ketimpangan turun ditekan selama pemerintahan ini berlangsung.
"Itulah mengapa saya mengawinkan semangat tersebut dengan paradigma pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak bagi masyarakat," kata AHY.
3. Wacana Prabowo-Gibran persempit figur dalam koalisi
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, dorongan Jokowi terkait Prabowo-Gibran dua periode dapat dimaknai sebagai konsolidasi politik. Menurut dia, wacana tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi bagi figur-figur lain di dalam koalisi.
“Semakin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, semakin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab ada tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029,” kata Arifki, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Zulkifli Hasan selama ini kerap disebut memiliki modal politik dan posisi strategis untuk masuk dalam percaturan Pilpres 2029.
“Jika sejak sekarang muncul persepsi baha pasangan Prabowo-Gibran akan dipertahankan kembali di Pilpres 2029, maka ruang kompetisi untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden otomatis menjadi lebih sempit. Hal ini tentu mempengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujar dia.
Arifki menilai kemunculan wacana tersebut juga berpotensi membuat sejumlah partai mulai melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi politik jangka panjang mereka. Terlebih, beberapa partai memiliki figur yang secara elektoral maupun struktural dinilai layak masuk dalam bursa kepemimpinan nasional.
Meski demikian, Arifki menegaskan, arah politik 2029 masih sangat bergantung pada kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pada akhirnya yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai yang memiliki figur potensial tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
