Ganjar Pranowo menegaskan PDIP bersikap jelas sebagai penyeimbang pemerintah dan tetap setia pada konstitusi, bukan ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi jabatan.
Ia menyoroti pentingnya parlemen berani mendengar suara rakyat serta menjalankan fungsi pengawasan agar aspirasi masyarakat tetap diperhatikan dalam sistem demokrasi.
PKB melalui Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap pemerintahan, agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal tanpa keraguan posisi politik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan, sikap politik partainya sangat jelas menjadi penyeimbang pemerintah. Ia menilai, PDIP selalu setia pada konstitusi.

Ganjar menyampaikan, PDIP terus berupaya mendengarkan suara yang berkembang di masyarakat. Sebab, tantangan sekarang adalah punya nyali untuk mau mendengarkan suara rakyat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar sekaligus menjawab tudingan PKB yang menyebut sikap politik PDIP terlalu abu-abu. Menurut Ganjar, justru sikap abu-abu itu jika politik ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa atau transaksi jabatan.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," kata Ganjar saat dihubungi IDN Times, Jumat (19/6/2026).

1. Tantangan sekarang punya nyali untuk mau mendengar rakyat

Lebih jauh, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan, fungsi parlemen dalam sistem demokrasi bukan sekadar mendukung atau menentang pemerintah.

Menurut dia, parlemen memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta memastikan aspirasi masyarakat tetap mendapat perhatian.

"Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca," kata Ganjar.

2. Ganjar sebut di era SBY dan Prabowo PDIP tak masuk kabinet

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Ganjar turut menjawab anggapan sikap politik PDIP yang berbeda jauh ketika berada di luar pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto sekarang dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode saat itu.

Baik di era Prabowo maupun SBY, Ganjar menegaskan, PDIP sama-sama tidak bergabung dalam kabinet pemerintah. Ini memperlihatkan, sikap politik PDIP yang paling konsisten.

"Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," kata dia.

3. PKB minta PDIP tidak bersikap abu-abu

Waketum PKB Jazilul Fawaid. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDIP untuk menunjukkan sikap politik yang lehih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan. Menurut dia, PDIP jangan bersikap abu-abu apakah berada di jalur oposisi atau mendukung pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jazilul saat ditanya mengenai keterlibatan politikus PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program yang telah dirancang untuk memenuhi target pembangunan dan janji kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan serta kepastian sikap politik dari seluruh pihak agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

"Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Kita tahu, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan," ujar Ketua Fraksi PKB itu.