Potensi Karhutla 2025: Pemerintah Bagi Tugas dan Perkuat Mitigasi
- Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret untuk mengatasi bencana karhutla di Provinsi Riau dan wilayah lainnya
- Rapat koordinasi penanganan karhutla dihadiri oleh Gubernur Riau, Kepala BNPB, dan membahas tanggung jawab masing-masing lembaga dalam penanganan karhutla
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret sebagai upaya untuk mengatasi bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dan wilayah lainnya di Indonesia.
Melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam Nomor 29 Tahun 2025, pemerintah pusat membagi kewenangan tugas kementerian/lembaga (K/L) dalam penanganan karhutla.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi unsur utama yang akan mengemban tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
1. Empat tanggung jawab BNPB
Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) pada Senin, 28 April 2025, di gedung pendopo kediaman Gubernur Riau dihadiri oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta jajaran Forkopimda Riau.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memaparkan, BNPB memiliki empat tanggung jawab penting, yaitu memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla.
Kemudian kolaborasi untuk kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Sementara itu, Kemenko Polkam bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan “Desk Karhutla” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.
“Tahun ini 2025 pemerintah pusat sangat serius, melalui Kementerian Politik dan Keamanan sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).
2. Kemenko Polkam siapkan langkah strategis dalam penanggulangan karhutla
Memasuki musim kemarau tahun 2025, BNPB sebagai sektor utama penanggulangan bencana skala nasional bersama Kemenko Polkam akan menggunakan sejumlah langkah strategis dengan melibatkan lebih banyak unsur, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur lembaga, dunia usaha, komunitas, hingga pakar dan ahli kebencanaan termasuk peran media massa. Selain itu, pengerahan peralatan penunjang dan pengoptimalan teknologi juga menjadi pendukung dalam mengatasi karhutla.
Berdasarkan rencana, pada Selasa (29/4/2025), Pemerintah Indonesia akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional dengan menghadirkan 28 unsur K/L termasuk jajaran Forkopimda di Kota Pekanbaru, Riau.
Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia, telah siap untuk menghadapi potensi bencana karhutla di awal musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung pada bulan April hingga awal bulan Mei tahun ini.
3. Tiga tahun terakhir, kasus karhutla di Provinsi Riau menurun
Provinsi Riau bukan salah satu provinsi yang darurat Karhutla. Selain Riau, ada Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir (2024–2025) bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Riau adalah bencana hidrometeorologi, dengan rincian banjir sebanyak 375 kali (42,55 persen), karhutla 374 kali (41,75 persen), dan cuaca ekstrem 84 kali kejadian (9,56 persen). Jumlah kejadian karhutla tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan 176 kasus berdasarkan laporan.
Meski demikian, dalam tiga tahun terakhir, angka kejadian karhutla menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 176 kejadian pada tahun 2023, menjadi 10 kejadian pada tahun 2024.
Di antara kejadian tersebut, Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yakni 39 kali, diikuti Indragiri Hilir 28 kali, Indragiri Hulu 26 kali, Kepulauan Meranti 15 kali, dan Bengkalis sebanyak 13 kejadian.
4. Kasus karhutla menurun, BNPB minta pemda tetap waspada
Menanggapi adanya penurunan angka kejadian karhutla di Provinsi Riau, Kepala BNPB, meminta pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda untuk tetap waspada, mengingat prakiraan cuaca dasarian pertama dan kedua bulan Mei, curah hujan diproyeksikan akan cukup signifikan di wilayah Provinsi Riau yang berarti kekeringan dapat melanda dan potensi karhutla meningkat.
“Jangan sampai lengah atau terlena. Kalau kita lihat datanya memang ini menurun drastis. Tapi ingat, musim kemarau di depan mata. Saya minta kita tetap selalu waspada,” kata Suharyanto.
"Tadi sudah kita sepakati bersama bapak Gubernur. Sekali ada api yang masih kecil segera kita padamkan agar tidak semakin besar,” kata dia.
5. BNPB dukung mitigasi berbasis teknologi dengan OMC
BNPB sendiri akan terus mendukung upaya mitigasi berbasis teknologi dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akan dimulai pada 1 Mei 2025, mengingat dasarian III (April 2025) masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Provinsi Riau.
OMC berfokus pada pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai penampungan air guna menghadapi musim kemarau.
“Per tanggal 1 Mei 2025 akan kita laksanakan operasi modifikasi cuaca,” kata Suharyanto.
Sebagai bentuk penguatan terhadap satgas dari karhutla, BNPB akan memberikan dukungan logistik dan peralatan, seperti sepeda motor khusus karhutla, beberapa jenis pompa lengkap dengan perangkatnya, genset, alat pelindung diri, tenda, velbed, sembako, makanan siap saji, dan hygiene care.
