Pramono Pastikan Beasiswa LPDP DKI Tetap Jalan Tahun Depan
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program beasiswa luar negeri melalui LPDP Pemprov DKI tetap berjalan tahun depan.
- Pemprov DKI menyiapkan anggaran terpisah dari dana KLB untuk memperbaiki sekolah rusak, termasuk SD Negeri 9 dan 11.
- Pembangunan sekolah rusak dimulai bulan depan, meski DPRD sebelumnya meminta anggaran LPDP dialihkan untuk perbaikan sekolah dan kuota sekolah swasta gratis.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan program beasiswa ke luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pemprov DKI Jakarta tetap dijalankan pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Pramono menanggapi usulan DPRD DKI Jakarta agar anggaran LPDP dibagi untuk memperbaiki sekolah rusak.
"Untuk LPDP tetap akan dijalankan," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (19/8/2026)
1. Anggaran untuk sekolah rusak dari KLB
Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran tersendiri untuk penanganan sekolah rusak. Bahkan, anggaran untuk perbaikan sekolah disebut lebih besar dari yang sebelumnya diusulkan.
"Hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB," kata Pramono.
2. Pembangunan sekolah rusak dimulai tahun depan
Kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Senin (20/7/2027). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Pramono mengatakan. pembangunan sekolah rusak tersebut akan mulai dilakukan pada bulan depan. Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk perbaikan sekolah tidak perlu mengambil dari alokasi program beasiswa LPDP.
"Sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan sehingga dengan demikian, bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan," ujar dia.
3. DPRD DKI minta LPDP Jakarta dialihkan ke sekolah rusak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalan rapat Paripurna di DPRD DKI, Rabu (12/8/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menunda rencana program LPDP dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan mendesak.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, mengatakan, perbaikan sekolah rusak serta penambahan kuota sekolah swasta gratis lebih mendesak dibandingkan rencana program LPDP Jakarta.
“Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan,” ucap Subki.
