DPR: Purbaya Belum Setujui Anggaran BGN 2027 Sebesar Rp270 Triliun
- Kementerian Keuangan belum menyetujui pagu indikatif BGN 2027 sebesar Rp270 triliun dan meminta evaluasi serta refocusing tata kelola program MBG.
- Charles Honoris menilai jumlah penerima manfaat MBG perlu dipersempit agar anggaran lebih efisien, cukup sekitar Rp100 triliun untuk 25–30 juta jiwa.
- Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan anggaran 2027 akan dikurangi setelah evaluasi dan refocusing dilakukan demi ketepatan sasaran program gizi nasional.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengungkap Kementerian Keuangan belum menyetujui pagu indikatif anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2027. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan saat ini masih meminta BGN untuk melakukan evaluasi dan refocusing terhadap tata kelola MBG.
Charles mengatakan, sedianya BGN masih menggunakan pagu indikatif yang semula diajukan kepemimpinan era Dadan Hindayana, yang berjumlah Rp270 triliun. Namun, angka ini belum sepenuhnya mutlak karena belum diputus oleh Bendahara Negara. Ia mengatakan, BGN akan mencoret sejumlah postur anggarannya sehingga angka tersebut bisa jauh lebih sedikit dari yang diajukan era Dadan Hindayana.
"Kalau pagu indikatif yang disampaikan secara formal itu Rp270 triliun. Ya tetapi saya harus kasih disclaimer, anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan. Karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama," kata Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
1. Tidak semua anak Indonesia harus diintervensi MBG
Charles menekankan, tujuan awal MBG adalah pemenuhan gizi anak-anak, termasuk angka stunting. Artinya, tidak semua harus diintervensi melalui program MBG. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya melakukan refocusing jumlah penerima manfaat MBG sehingga lebih tepat sasaran.
Dalam kalkulasinya, jumlah penerima manfaat MBG tidak lebih dari 25 juta hingga 30 juta jiwa. Menurut dia, dengan jumlah tersebut, maka anggaran BGN mungkin tidak akan mencapai Rp 270 triliun.
"Mungkin Rp 100 triliun saja sudah cukup. Dan ini akan sangat menghemat APBN kita. Dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," kata Ketua DPP PDIP itu.
2. Refocusing penerima manfaat MBG selamatkan ekonomi nasional
Charles mengatakan, refocusing besar-besaran jumlah penerima manfaat MBG bukan hanya menyelematkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, melainkan juga akan berdampak pada perekonomian ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Charles sangat berharap skuad baru pimpinan BGN bisa melakukan refocusing dan berhasil membuat program ini lebih efisien dan bermanfaat. Sehingga dampaknya juga pasti akan positif bagi perekonomian nasional.
"Ya seperti kita ketahui beberapa lembaga rating segera mengeluarkan rating bagi Indonesia. Informasinya beberapa akan menurunkan rating kita. Salah satunya dengan alasan disiplin fiskal buruk. Dengan program-program beranggaran besar seperti MBG dan lain sebagainya," kata dia.
3. BGN jamin anggaran 2027 akan berkurang
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan, berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk 2027, BGN mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270.201.499.678.000, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 81,5 juta jiwa.
Namun, ia memastikan, BGN masih akan melakukan evaluasi dan refocusing jumlah penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, ia memastikan anggaran BGN untuk tahun 2027 bisa lebih sedikit dari pagu tersebut.
"Kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," kata Arumsari di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
