Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo untuk Ajak Ikut Halal Bihalal PPAD
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengatakan saat berada di Istana Kepresidenan pada 30 April 2025 lalu, pihaknya langsung ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto. PPAD, kata Komaruddin, mengundang Prabowo untuk ikut hadir dalam kegiatan halal bihalal PPAD yang bakal digelar Selasa, (6/5/2025) di Balai Kartini.
"Kami kan setiap tahun melaksanakan halal bihalal purnawirawan. Halal bihalal tahun 2024, diadakan di Balai Sudirman. Tahun ini direncanakan diadakan di Balai Kartini pada Selasa minggu depan," ujar Komaruddin kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis malam (1/5/2025).
Ia menambahkan pada bulan lalu pihaknya sudah mengirimkan surat kepada presiden untuk melakukan audiensi. Tujuan dari audiensi itu yakni ingin menyampaikan rencana halal bihalal purnawirawan TNI dan Polri. Di forum tersebut, kata Komaruddin juga akan menghadirkan keluarga besar tentara.
"Jadi, nanti akan menghadirkan sejumlah menteri seperti Menko AHY. Kan Beliau anak tentara. Begitu juga Andi Amran, ayah Beliau juga tentara dan masih banyak lagi, ada yang gubernur, di DPR, hingga wali kota. Jadi, kami undang sekaligus mana kala kegiatan di masing-masing instansi tidak terlalu merepotkan," katanya.
"Presiden kan purnawirawan juga. Jadi, kami mohonkan kehadirannya Selasa pekan depan. Kalau tidak ada kegiatan yang mendadak, Beliau kemungkinan hadir," imbuhnya.
1. PPAD bernostalgia dengan Prabowo ketika masih jadi prajurit
Lebih lanjut, kata Komaruddin, di dalam pertemuannya dua hari lalu dengan Prabowo, pihaknya tidak menyinggung mengenai petisi berisi tuntutan dari forum purnawirawan TNI AD yang disampaikan di Kelapa Gading pada 17 April 2025 lalu. Prabowo lebih banyak menyinggung momen nostalgia ketika ia masih aktif bertugas di TNI AD.
"Kami lebih banyak bernostalgia dan cerita-cerita tentang Beliau pada saat masih aktif jadi tentara. Jadi, kemarin lebih banyak cerita soal halal-bihalal saja," tutur dia.
"Surat kami (untuk bertemu Prabowo) sudah disampaikan sejak satu bulan lalu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kejadian terakhir (forum purnawirawan TNI)," imbuhnya.
2. Sikap forum purnawirawan TNI tidak mewakili organisasi PPAD
Komaruddin juga menyebut pernyataan yang disampaikan di dalam forum purnawirawan TNI tidak mewakili sikap organisasi PPAD. Itu adalah sikap pribadi, meskipun senior-seniornya di TNI AD tesebut juga adalah bagian dari PPAD.
"Beliau-beliau juga adalah senior kami. Mungkin mereka peduli terhadap bangsa ini. Itu kan yang mereka sampaikan. Tetapi, yang perlu dicatat, itu tidak mewakili organisasi (PPAD), sehingga silakan saja. Sesuai konstitusi, itu kan kebebasan," katanya.
PPAD pun menghargai dan menghormati aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan TNI AD lewat petisi yang ditujukan kepada Prabowo. Kepada IDN Times, Komaruddin menyebut setiap purnawirawan TNI AD otomatis menjadi anggota PPAD.
Mereka juga akan diberikan kartu anggota PPAD. Artinya, sejumlah jenderal termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang ikut membubuhkan tanda tangan di petisi forum purnawirawan TNI tersebut.
"Tetapi, tidak semua anggota duduk sebagai pengurus di PPAD. Sesuai dengan AD/ART di PPAD, baik anggota dan pengurus tidak boleh terlibat politik praktis," katanya.
3. Isi lengkap pernyataan forum purnawirawan TNI
Berikut isi lengkap pernyataan forum purnawirawan TNI yang ditujukan ke Presiden Prabowo:
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
- Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
- Menghentikan PSN (Proyek Strategis Nasional) PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya.
- Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
- Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
- Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
