Purnawirawan TNI Desak Copot Gibran, Demokrat: Hormati Aspirasi
- Dorongan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai aspirasi yang harus dihormati oleh Sekjen DPP Partai Demokrat.
- Pergantian posisi wapres harus melalui proses hukum dan tata peraturan yang berlaku, menurut Herman Khaeron.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai dorongan Forum Purnawirawan TNI mencopot Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka sebagai aspirasi yang harus dihormati.
"Ya, saya kira aspirasi kan biasa ya. Aspirasi yang berkembang itu kan biasa. Harus dihormati," kata dia saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
1. Soroti proses hukum dan tata peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Meski begitu, Herman menegaskan, pergantian posisi wapres ada proses hukum dan tata peraturan yang harus dipenuhi. Salah satunya, wapres diganti jika melakukan kesalahan atau tersandung masalah tertentu.
"Namun tentu ada proses-proses hukum atau proses-proses tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan ada juga kalau untuk sampai ke arah sana ada proses ini, ada kesalahannya dulu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada sebab dan tidak ada masalah, ya tentu ditinjau dari sisi mana?" kata dia.
2. Bagian dari dinamika politik
Herman pun menganggap, usulan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik.
"Itu namanya aspirasi dan jika tidak ada hal yang menyebabkannya kan tidak akan terjadi juga. Oleh karenanya, menurut saya ini adalah bagian daripada dinamika politik lah," kata dia.
3. Demokrat tidak pernah mendiskusikan
Lebih lanjut, Herman memastikan, Partai Demokrat tidak pernah mendiskusikan soal upaya pemakzulan wapres semacam ini.
Partai berlambang bintang mercy ini memastikan tidak akan terganggu dengan dinamika politik yang terjadi.
"Kan Demokrat gak pernah mendiskusikan ini. Artinya, justru bagi kami di sini fokus bagaimana Demokrat tidak terganggu oleh situasi dinamika yang tidak berhubungan langsung dengan Demokrat atau tidak mempengaruhi terhadap politik secara umum gitu ya. Misalnya, tadi aspirasi kan saya nyebut aspirasi. Itu kan sah saja," kata dia.
"Kemudian apakah terjadi? Kan ada peraturan perundang-undangannya. Kalau di situ saja kan sebetulnya bisa dianalisa," imbuh dia.
Herman menyampaikan, Partai Demokrat lebih baik membicarakan hal-hal yang beririsan langsung dengan kepentingan rakyat. Misalnya tentang proses RUU Perampasan Aset, upaya menyehatkan perusahaan BUMN, perekonomian, hingga mendukung program strategis pemerintah.
"Kami berbicara masalah itu. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional. Itu yang kami bicarakan di sini. Bagaimana bisa menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu yang kami dalami dan kami bicarakan, diskusikan di sini," ucap dia.
